Audiensi Dengan Bupati, DPC PPP KENDAL Sampaikan Aspirasi Masyarakat

Pengurus DPC PPP Kendal audiensi dengan bupati serahkan tembusan SK DPC PPP Kab Kendal dan sampaikan aspirasi masyarakat (06/1/2022)

HARIAN7.com. Ketua DPC PPP Kendal bersama Sekretaris, Pengurus Harian DPC dan anggota FPPP DPRD Kabupaten Kendal tiba jam 13.00 WIB dan diterima langsung oleh Bupati Kendal Dico Ganinduto. Dalam pertemuan tersebut Abdul Syukur menyampaikan surat tembusan SK DPC PPP Kendal yang diterbitkan oleh DPP PPP dan memperkenalkan jajaran pengurusnya.

Selain itu DPC PPP Kendal juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada bupati antara lain,

Naiknya angka garis kemiskinan di Kendal dari 9,41% tahun 2019, naik 9,99% tahun 2020 dan naik lag menjadi 10,21% ditahun 2021 (data BPS tahun 2019 -2021). 

Adanya 59 desa miskin/desa merah dan 1 kelurahan merah di Kendal (data kemensos tahun 2020).

 

Menjamurnya galian C yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan merusak infrastruktur jalan, seperti galian C di Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Weleri dan pageruyung.

Kemudian kelangkaan pupuk bersubsidi dimasa tanam dan menurunnya harga gabah dimusim panen.

Harga telur ayam di kandang yang lebih sering turun dan mahalnya harga pakan ternak

Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPC PPP, mas bupati menyampaikan apresiasinya. Terkait meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan memang terjadi dihampir semua daerah akibat efek pandemi covid 19 yang memaksa perusahaan melakukan pengurangan karyawan. 

“Alhamdulillah, Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 meningkat, baik dari sektor Kesehatan, Pendidikan maupun indeks perkapita,” terang bupati.

Terkait adanya 59 desa miskin dan 1 kelurahan miskin di Kabupaten Kendal, bupati menanggapi belum menerima data tersebut. 

Adapun menjamurnya galian C yang merusak lingkungan, mas dico menyampaikan sudah mengundang para pengusaha galian c dan meminta untuk menjaga kelestarian aspek lingkungan dan memberikan kompensasi masyarakat terdampak. 

Mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi dimasa tanam, mas bupati menyampaikan itu kewenangan pemerintah pusat, namun terkadang ditemukan banyak pupuk subsidi tetapi tidak bisa didistribusikan karena banyak petani yang tidak mempunyai persyaratan untuk bisa membeli pupuk bersubsidi. Namun mas bupati akan berupaya Bersama pemerintah pusat untuk membuat regulasi distribusi pupuk subsidi yang tidak merugikan petani.

 Sementara soal harga telur yang setiap hari berubah, bupati menyampaikan bahwa penentuan harga telur di kandang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa dilakukan bupati adalah menginstruksikan ASN maupun instansi pemerintah daerah agar membeli telur disaat harga anjlok .

Sekjen DPC PPP Kendal Masrifah Afna Bersama Bupati Kendal.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPC PPP Kendal Masrifah Afna merasa sangat mendukung langkah nyata bupati dalam perbaikan wajah kendal,

“Agar tidak ketinggalan dengan daerah sebelahnya seperti kabupaten batang yang sangat progresif dalam pembangunan Kawasan industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian daerah,” Papar Ketua Fraksi PPP ini.

“Begitu juga dengan Kota Semarang yang terus berbenah dan menarik para wisatawan maupun investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang,” imbuh Afna 

  

Ketua DPC PPP Kendal Abdul syukur diakhir audiensi menyampaikan, DPC PPP Kendal akan mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan SDM, peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. 

“Namun PPP akan terdepan menyampaikan kritik jika realisasi pelaksanaan program dan pembangunan infrastruktur ditemukan adanya penyelewangan dan penyimpangan,” tutup Syukur.(*)