HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Dengan Mengusung Keranda, PMII Kota Salatiga Datangi Kantor DPRD – Nyatakan Sikap Tolak Keberadaan UU Cipta Kerja

Puluhan mahasiswa PMII saat menggelar aksi demo di Pendopo DPRD Kota Salatiga.

Laporan: Bang Nur

SALATIGA,harian7.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Ciptakerja (Omnibus LAW) di depan  (Pendopo) Kantor DPRD Kota Salatiga, Jumat (9/10/2020). Dengan mengusung keranda massa sempat bersitegang saat pintu gerbang sempat ditutup. 

Baca Juga:  Prestasi dan Dedikasi, Cermin Kinerja Polres Salatiga dalam Menjaga Keamanan dan Pelayanan Masyarakat

Tak lama kemudian, kondisi bersitegang dapat diredam setelah pimpinan DPRD menerima kedatangan massa dan langsung duduk dilanjutkan dengan menyampaikan penyataan sikap. 

Ketua PMII Kota Salatiga Syukri Abadi dalam pernyataan sikapnya menyampaikan, aksi tersebut digelar lantaran kecewa terhadap pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan UU Cipta Kerja (Omnibus LAW)di tengah pandemi Covid-19. 

“UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada buruh, maka PMII menyatakan sikap menolak keberadaan UU Cipta Kerja,”tandas Syukri, Jumat (9/10/2020). 

Baca Juga:  Dukung Gerakan Jateng Di Rumah Saja, Kapolres Bersama Dandim 0714/Salatiga Naik Dokar Bagi Masker

Lebih lanjut Syukri mengungkapkan, PMII mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Kami juga minta DPRD Kota Salatiga menolak UU Cipta Kerja. Penolakan yang disampaikan DPRD adalah bagian dari representasi aspirasi masyarakat,” tegas Syukri.

Sementara itu, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit menanggapi tuntutan tersebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan PMII Kota Salatiga. 

Baca Juga:  IOF Kabupaten Semarang Peduli Korban Banjir Di Kota Semarang Dengan Bagikan 1000 Nasi Bungkus

“Kita akan kirim surat ke Presiden Jokowi. Surat tersebut dilampiri tuntutan dari mahasiswa agar aspirasi yang disampaikan sampai ke pemerintah pusat,” jelasnya. 

“Terus terang saya apresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan secara rasional. Ini adalah budaya mahasiswa sebagai kaum pelajar yang terdidik,” kata Dance.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!