Miris! 15 Penerima Bansos Diduga Disunat, Ini Tanggapan Kades Duren dan Kadispermades Kab Semarang

Data penerima Bansos yang sebelumnya diduga disunat. Sumber Foto: Warga

Penulis: M.Nur


UNGARAN,harian7.com – Sebagian masyarakat penerima dana Bantuan Sosial (Bansos) yang terdampak Covid-19 di Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang mengeluhkan adanya pemotongan uang bantuan tersebut.

Dari informasi dihimpun harian7.com, dana bansos tersebut seharusnya diterima  sesuai arahan pemerintah pusat yakni sebesar Rp 1.200.000, akan tetapi warga penerima bantuan menyebut tidak menerima utuh lantaran diduga telah dipotong oleh oknum RT dan RW beserta perangkat Desa.

Diungkapkan warga penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawan Rabu (8/7/2020) lalu menjelaskan, mereka penerima Bansos ada yang hanya menerima mulai dari Rp 600 ribu ada juga yang Rp 900 ribu.

Terpisah warga lainya saat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, pada Sabtu (4/7/2020) kemarin ada pembagian dana Bansos dari pusat sebesar Rp 1.200.000,- tiap penerima di Kantor Kecamatan Bandungan. Namun, terdapat 16 penerima yang tidak mendapat Bansos Pusat sesuai peruntukan. Yakni 1.200.000. Mereka terbagi dalam empat RT, RW 05 di Dusun Clapar Desa Duren Kecamatan Bandungan. Terdiri dari RT 01, RT 02, RT 03 ada empat orang dan RT 04 terdapat tiga orang.

“Beberapa penerima Bansos sudah kami data. Jumlahnya ada 15 orang. Rencananya akan kami laporkan ke Gugus Tugas Covid Kabupaten Semarang dan ke pihak berwajib,” ujarnya sambil mewanti wanti untuk tidak disebutkan namanya.

Namun, ada yang berbeda setelah Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kades di Kecamatan. Dari informasi yang di dapat pihak Kepala Desa melakukan rapat mendadak dengan memanggil perangkat Desa, RT, RW hingga beberapa penerima bansos. Mereka dikumpulkan agar kasus tersebut tidak mencuat ke publik. Dengan dalih agar bansos yang dipotong tersebut akan dialihkan ke warga yang belum mendapatkan bantuan.

 “Itu kan salah mas, seharusnya uang 1.2 juta itu diberikan dulu ke penerima. Kalau pun nanti ada seperti itu (dipotong dan dialihkan ke warga yang berhak) beda lagi ceritanya,”terangnya.

Warga penerima Bansos lain yakni Triyono saat dikonfirmasi wartawan mengaku kalau Bansos tersebut sempat dipotong pada saat pemberian Bansos.

“Mboten sios mas, pun beres urusanipun, nyuwun pangapunten nk info pun dugi jenengan (Tidak Jadi mas, sudah beres urusanya. Mohon maaf kalau infonya sudah sampai ke media),” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Duren Trismiwati saat dikonfirmasi harian7.com, Jumat (10/7/2020) perihal tersebut melalui WhatsApp mengatakan,”Sudah kami selesaikan mas  dan sudah tidak ada masalah  alhamdulillah kondusif,”jawab singkatnya.

Ketika ditanya harian7.com terkait bentuk penyelesaianya seperti apa agar tidak simpang siur info yang beredar, Kades Duren Trimiwati tidak menjawab.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro SSos MM, saat dihubungi harian7.com, perihal tersebut Juma (10/7/2020) mengungkapkan, jika persoalan pemotongan Bansos sudah diselesaikan.

“Itu sudah diselesaikan dan sudah dikembalikan. Itu di Dusun Clapar RW 05. Itu yang motong Pak RWnya. Dan itu dipotong karena Pak RWnya di komplain oleh warga yang belum menerima. Pemotongan itu dialihkan ke warga yang layak miskin kok belum menerima. Meski itu kebijakan tapi itu kan tetap salah,”ungkap Heru Purwantoro.

Lebih lanjut Heru Purwantoro berpesan, saat ini memang kepala desa, kepala dusun hingga RT RW menjadi tumpuhan pendataan, tumpuhan kesalahan. Akan tetapi perintah dari kami memang pendataan orang miskin terdampak Covid 19 baik BST, DTSK, BLT DD dan bantuan sembako itu harus dilakukan bersama oleh relawan gugus RT RW lalu dibawa ketingkat desa selanjutnya dimusyawarahkan.

“Kalau dilakukan secara benar, saya rasa sudah aman, kalaupun ada kesalahan semua ikut terlibat mendata,”pesanya.

Ditambahkan Heru Purwantoro, Terkait tentang bantuan itu kami minta untuk tidak dobel dan utama yang paling penting itu BST Kemensos, PKH, Bantuan pangan non tunai, BLT DD yang dari pusat itu jangan sampai dobel. Dan itu kalau dobelpun akan mental didatanya Kemensos.

Terus kemudian bantuan propinsi yang berupa sembako baru beredar ini, karena kemarin itu pendataanya kalau kita tidak mengirim data dan dibuka oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo maka kita tidak akan dapat bantuan sejumlah 84 ribu lebih paket sembako. Namu karena kita mengirim data sehingg dapat bantuan tersebut.

“Saya berharap kalau kemarin ada yang dobel untuk bisa  dialihkan ke warga yang belum menerima. Kalau misalnya sudah semuanya menerima ya dikembalikan dan dicoret untuk kedepan tidak dimasukan data bantuan Provinsi. Harapanya tidak ada yang dobel.”

“Yang kasihan itu yang dapat bantuan sembako dari Kabupaten Semarang, karena hanya menerima sekali saja. Padahal di provinsi bantuan sembakonya sudah tiga hingga empat kali. Bahkan bantuan paket sembako sejumlah 48335 nanti dikasih untuk Kabupaten,”pungkas Heru Purwantoro.(*)