Semarang, harian7.com – Kasus mengenai hukum yang sekarang lagi marak terjadi sama halnya dengan unsur pidana untuk kepastian tersebut tidak sekadar menyentuh aspek pemenuhan unsur hukum secara tekstual dan normatif.
Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip Prof Esmi Warassih mengatakan penegak hukum harus bisa dirubah, oleh sebab itu hakim harus bisa bertindak adil dalam menangani kasus apa saja yang dikiranya bisa diselesaikan.
“Sekarang masih banyak kasus yang terjadi seperti kasus korupsi menjerat para pejabat daerah dan hakim harus berlaku adil jangan sampai membela yang salah dijadikan benar,” ujarnya, saat diskusi refleksi penegakan hukum di Indonesia di Lobi Hotel Gets Semarang, Rabu (16/1/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Norma hukum mestinya bisa diseimbangkan dengan norma-norma lain dalam masyarakat yang berinteraksi dengannya dimana hukum harus mampu mewujudkan rasa keadilan dan keseimbangan dengan norma budaya, etika, moral, dan norma agama seperti tercermin dalam cita hukum negara kita yaitu Pancasila.
Sementara itu, Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi Undip Dr Pudjiono mengatakan berdasarkan penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) justru memunculkan tanggapan masyarakat banyak, mayoritas yang disebut putusan pidana bagi koruptor masih dibilang ringan.
“Aspek pemidanaan ada dua proses yaitu pembuktian juridis dan proses penjatuhan pidana,” tuturnya.
Menurutnya, dalam proses pembuktian juridis orang hukum harus berfikir secara cerdas, oleh karena itu rambu-rambu harus sesuai konteks hukum yang jelas dan berbobot.
“Masyarakat berharap dengan berapa presentase yang ada pidana kasus korupsi bermuara supaya pelakunya jera dan dapat dihukum dengan apa yang telah dilakukannya,” pungkasnya. (Andi Saputra)
