HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Di Salatiga, 13 Parpol Lolos Verifikasi dan 2 Parpol Lama Tidak Lolos

Putnawati, Ketua KPU Kota Salatiga.

SALATIGA, harian7.com – Dua partai politik (parpol) lama dan satu parpol baru di Kota Salatiga dinyatakan tidak lolos verifikasi yang dilakukan KPU Kota Salatiga. Dua parpol lama adalah PKPI dan Partai Hanura, serta satu parpol baru adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketiga parpol itu, tidak lolos verifikasi karena salah satunya adalah tidak melengkapi berkas syarat verifikasi. Demikian diungkapkan Ketua KPU Kota Salatiga, Putnawati dalam pengumunan parpol di Salatiga yang lolos verivikasi, Kamis (8/2).

Baca Juga:  Prabowo: Saat Pancasila Terancam, Golkar Tidak Ragu Membela

            “Di Salatiga ini, tiga parpol tidak lolos verifikasi, yaitu dua parpol lama PKPI dan partai Hanura serta satu parpol baru PSI. Ketiganya tidak melengkapi berkas syarat verifikasi yang kurang,” kata Puput demikian biasa disapa.

Sedangkan, parpol yang lolos verifikasi di Salatiga ada 13 parpol (10 parpol lama dan 3 parpol baru) masing-masing untuk parpol lama adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB). Dan parpol baru yang lolos verifikasi adalah Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Baca Juga:  Ditengah Isu Hak Angket, Puan Maharani, Cak Imin dan 283 Anggota DPR Tak Hadir Rapat Paripurna

Sementara, Walikota Salatiga Yuliyanto menyatakan, pihaknya meminta di tahun politik ini, hendaknya semua elemen masyarakat dapat menyikapinya dengan bijak. Pihaknya, tidak akan mengatur dan mengarahkan pilihan politik para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Dan terpenting, PNS harus netral.

Baca Juga:  Hasil Tes Kesehatan Paslon Wali Kota Salatiga Dinyatakan Memenuhi Syarat, Namun Terjadi Kesalahan Administratif, Begini Jelasnya

“Kami tidak akan mengatur pilihan para PNS namun harapan kami para PNS harus tetap menjunjung tinggi netralitas,” tandas Yuliyanto. (Heru)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!