JAKARTA,HARIAN7.COM – Perusahaan di sektor energi yang memiliki risiko keselamatan kerja tinggi diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu pembahasan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya menyelaraskan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi.
Pembahasan itu dilakukan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kedua kementerian menilai diperlukan koordinasi agar pelaksanaan aturan baru tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih pengawasan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, sinergi kedua kementerian diperlukan untuk menyelaraskan penyusunan aturan turunan sekaligus memastikan pelindungan pekerja tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar pengawasan K3 berjalan selaras tanpa tumpang tindih,” kata Afriansyah.
Ia menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden.
Selain itu, aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan kerja.
Perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi wajib menerapkan SMK3 sesuai ketentuan perundang-undangan. Sistem tersebut juga harus terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
Khusus perusahaan berisiko tinggi, pemberi kerja diwajibkan membentuk Komite K3 yang terdiri atas unsur pengusaha dan pekerja.
Afriansyah menjelaskan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan, sanksi dapat meningkat hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.
Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan pidana bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban K3 apabila pelanggaran mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia.
Ketentuan pidana itu diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana.
Pengawasan K3 Pertambangan Diselaraskan
Selain kewajiban perusahaan, pembahasan kedua kementerian juga mencakup penyelarasan pengawasan antara pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM.
Salah satu langkah yang dibahas adalah mengintegrasikan pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Menurut Afriansyah, integrasi data tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pemetaan risiko yang lebih akurat dalam menentukan langkah pencegahan.
“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan penerapan SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang selama ini telah berjalan.
Langkah tersebut diharapkan tidak menambah beban administrasi perusahaan, tetapi tetap menjaga standar keselamatan pekerja.
Afriansyah mengingatkan, sistem keselamatan pertambangan memiliki ketentuan teknis tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
Karena itu, integrasi SMK3 tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban keselamatan pertambangan yang sudah berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker mengusulkan pembentukan tim bersama Kementerian ESDM.
Tim tersebut nantinya bertugas mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor energi.
Sosialisasi direncanakan menyasar sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, serta BUMN energi.









Tinggalkan Balasan