BEKASI,HARIAN7.COM – Kesempatan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal masih menghadapi kesenjangan. Dari lebih dari 1,17 juta pekerja disabilitas di Indonesia, baru 33,58 persen yang terserap di sektor formal. Sisanya masih mendominasi pekerjaan informal.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan peningkatan keterampilan dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi salah satu kunci memperbesar peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikannya saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, dari 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, sebanyak 393.916 orang atau 33,58 persen bekerja di sektor formal. Sementara 779.150 orang atau 66,48 persen berada di sektor informal.

“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris.

Menurut dia, belum optimalnya pemenuhan kuota pekerja disabilitas bukan disebabkan keterbatasan kemampuan mereka. Persoalannya justru terletak pada ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, minimnya sertifikasi, keterbatasan akomodasi yang layak, hingga stigma di lingkungan kerja.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur kewajiban kuota tenaga kerja disabilitas minimal 1 persen bagi perusahaan swasta dan 2 persen bagi instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker memperluas keberadaan LPK inklusi sekaligus memberikan afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan Bursa Kerja Khusus juga didorong melalui sekolah luar biasa (SLB), SMK, dan LPK. Kemnaker turut memperkuat kerja sama dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri.

Cris juga meminta lembaga pelatihan dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, terutama keterampilan digital dan soft skill.

Pendampingan atau job coaching juga dinilai penting, mulai dari persiapan sebelum bekerja hingga setelah pekerja ditempatkan di perusahaan.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.

Melalui forum one stop link and match di Bekasi, para peserta menyepakati sejumlah tindak lanjut, mulai dari pemetaan kompetensi pencari kerja hingga penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga peluang mereka memasuki pasar kerja formal semakin terbuka.