Laporan : Tim

KEDIRI | HARIAN7.COM – Dugaan praktik pungutan Liar (Pungli) di MTsN 4 Kediri mencuat setelah seorang wali murid blak-blakan kepada awak media usai melakukan transaksi di ruang komite sekolah.

Wali murid tersebut mengaku baru saja membayar biaya semester sebesar Rp 320.000.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap soal sumbangan. Menurut pengakuannya, saat kakaknya masih sekolah di sana, sumbangan yang dibayarkan mencapai Rp 600.000.
Sementara untuk adiknya yang sama-sama masih bersekolah di MTsN 4 Kediri, ia mengaku juga membayar sumbangan yang disebut sukarela. Namun ia enggan menyebutkan nominalnya.

“Takut dipanggil kepala sekolah,” ujar wali murid tersebut dengan nada takut saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan itu memunculkan tanda tanya besar. Jika sumbangan benar-benar sukarela, mengapa wali murid harus takut menyebut nominalnya?

Kepala Sekolah Tak Ada di Tempat, Humas Yang Bicara

Awak media kemudian mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah MTsN 4 Kediri. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Yang menemui awak media adalah Humas sekolah, Gufron. Ia berdalih Kepala Sekolah sedang keluar ada kepentingan.

Saat ditanya soal besaran biaya semester, Gufron justru memberikan angka yang berbeda dari pengakuan wali murid.Gufron menyebut, biaya semester di MTsN 4 Kediri adalah Rp 400.000 per semester.

“Benar, di sini per semester bayar Rp 400.000 dan sumbangan sukarela,” kata Gufron selaku Humas.

Perbedaan angka ini menjadi sorotan. Wali murid mengaku bayar Rp 320.000, sementara Humas menyebut Rp 400.000. Lalu, mana yang benar? Dan untuk apa selisih dan pungutan-pungutan lain seperti seragam, semester, dan sumbangan tersebut?

Disinggung soal rincian dana BOS, Humas terkesan tertutup hanya menjawab bahwa dana BOS sudah untuk keperluan lain-lain dan tidak bisa menerangkan secara rinci tanpa lihat data.

“Ada kemungkinan dikorting bayar semesternya karena adik kakak sekolah di sini semua,” ujar wali murid sambil berjalan karena takut diawasi pihak sekolah.

Ketum LSM GERAK Angkat Bicara: Ini Tidak Boleh Dibiarkan

Menyikapi temuan ini, Ketua Umum DPP LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) yang beralamat di Jl. Mauni No.12 Kediri, Mat Siswondo menegaskan bahwa praktik tersebut harus segera diaudit.

Menurutnya, madrasah negeri di bawah Kemenag tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan dan tidak transparan. Apalagi jika sampai menimbulkan ketakutan pada wali murid.

“Kalau wali murid sampai takut dipanggil Kepsek hanya karena ditanya soal sumbangan sukarela, itu patut dipertanyakan. Arti sukarela itu tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan. Ini sudah mengarah ke pungutan liar,” tegas Mat Siswondo kepada harian7.com, Selasa (18/11/2026).

Ia menambahkan, perbedaan keterangan antara wali murid Rp 320 ribu dan Humas Rp 400 ribu, ditambah sumbangan Rp 600 ribu yang disebut sukarela, harus dijelaskan secara rinci.

“Kami mendesak Kepala Kemenag Kabupaten Kediri dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI segera turun tangan. Audit Dana BOS, audit pungutan komite, dan periksa dasar hukum pungutan semester dan seragam. Jika terbukti pungli, harus ada sanksi,” lanjutnya.

LSM GERAK juga meminta agar identitas wali murid yang berani bersuara dilindungi agar tidak mendapat intimidasi dari pihak sekolah.

Dari hari Senin tanggal 16 sampai hari rabu 18 November 2026 kepala sekolah MTSN 4 KEDIRI belum bisa di temui. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi terkait rincian pungutan seragam, semester, dan sumbangan, serta dasar hukum penarikannya.

Padahal, sekolah negeri di bawah naungan Kemenag seharusnya tidak membebani wali murid dengan pungutan yang memberatkan, apalagi jika disertai rasa takut.

Masyarakat dan wali murid berharap, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kediri dan Inspektorat segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan ke MTsN 4 Kediri. (*)