DEPOK | HARIAN7.COM– Aliansi Masyarakat Depok Bersatu menggelar aksi mimbar bebas di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Senin (16/11/2026). Aksi ini menuntut kejelasan penanganan sejumlah kasus hukum yang dinilai mangkrak, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kota Depok.
Puluhan massa terlihat memadati area depan kantor kejaksaan sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, salah satunya mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang telah lama masuk dalam sistem peradilan namun tidak menunjukkan progres signifikan.
Ketua Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, Eman, dalam orasinya menyatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan di kota tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ia menyebut, berdasarkan data yang dihimpun aliansi, sekitar 85 persen warga Kota Depok tidak lagi percaya pada integritas penegakan hukum di lingkungan Kejari Depok.
“Kami punya data bahwa 85 persen masyarakat Kota Depok tidak percaya dengan penegakan hukum di lingkungan kejaksaan. Kami bertanya, jika Kota Magelang bisa menyelesaikan kasus serupa terkait guru, mengapa Kota Depok tidak bisa?” ujar Eman di hadapan massa, Senin (16/11/2026).
Eman menekankan bahwa kasus dugaan pungli PPG PAI di Kemenag Depok hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang membutuhkan respons cepat dan transparan. Ia menilai, lambannya proses hukum telah menimbulkan keresahan publik yang berkepanjangan.
Sementara itu, Ketua dari elemen Gelombang, Cahyo, menyatakan bahwa mimbar bebas ini dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat umum. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan terkait stagnasi proses hukum di tubuh kejaksaan.
Cahyo melontarkan kritik tajam mengenai dugaan adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara serius. “Mimbar bebas ini untuk umum agar bisa menyampaikan keluhan terkait mandeknya proses hukum. Saya menduga, laporan-laporan yang masuk sudah ada di tong sampah,” tegas Cahyo.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari kelompok Grassroot Boges juga menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Depok. Ia menyoroti minimnya prestasi lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus strategis yang melibatkan kepentingan publik.
“Kejaksaan Negeri Kota Depok tidak memiliki prestasi apapun dalam penegakan hukum. Banyak kasus yang sudah disampaikan, seperti dugaan sengketa tanah makam dan aliran dana guru, sampai mana usutannya? Jangan hanya kencang di media, tapi ternyata nol di lapangan,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para demonstran. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi untuk memastikan kegiatan berjalan kondusif dan tertib.









Tinggalkan Balasan