JAKARTA, HARIAN7.COM – Kabar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan tidak benar. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, belum ada keputusan resmi mengenai pihak yang akan ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon, termasuk Danantara maupun Kemnaker sendiri.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
“Informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga pengelolanya,” kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Karena itu, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Masih Tunggu Aturan Pelaksanaan
Putri mengatakan, penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Pembahasan tersebut akan melibatkan kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak terkait lainnya agar kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
“Pengaturan Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif. Kami ingin aturan pelaksanaannya mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Menurut Putri, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal penting. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan demikian, penunjukan lembaga pengelola masih menunggu proses pembahasan dan penetapan aturan resmi pemerintah.
Kemnaker pun meminta masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja atau buruh, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan kebijakan tersebut melalui informasi resmi pemerintah.
Putri menegaskan, setiap perkembangan akan disampaikan kepada publik setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan