Laporan: Noviyanto
KENDAL,HARIAN7.COM – Tidak adanya upaya hukum kasasi membuat putusan perkara persetubuhan anak yang melibatkan seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berinisial BGP (16) berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal pun mengeksekusi putusan tersebut dengan memasukkan BGP ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.
Eksekusi dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelumnya diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendal, Samgar Siahaan, menjelaskan, eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 25/PID.SUS-Anak/2026/PT SMG tertanggal 20 Oktober 2026.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Kendal melalui putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kdl tertanggal 22 September 2026 menjatuhkan hukuman yang sama kepada BGP.
Namun, pihak ABH melalui penasihat hukumnya sempat mengajukan banding pada 28 September 2026. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kemudian menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
“Setelah putusan banding dijatuhkan, pihak ABH maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu 14 hari,” kata Samgar.
Dengan tidak adanya kasasi, putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkracht sehingga dapat dilaksanakan oleh jaksa eksekutor.
Sempat Ditangguhkan Penahanannya
Dalam perjalanan perkara, penuntut umum Kejari Kendal melimpahkan perkara BGP ke Pengadilan Negeri Kendal pada 12 Agustus 2026.
Kemudian, pada 21 Agustus 2026, majelis hakim mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan. Pertimbangannya antara lain adanya jaminan dari keluarga serta status BGP yang masih tercatat sebagai pelajar aktif kelas XI di salah satu SMK swasta di Kabupaten Kendal.
Pada 8 September 2026, jaksa membacakan tuntutan dengan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun di LPKA Kutoarjo.
Dalam tuntutannya, jaksa menguraikan sejumlah hal yang dinilai memberatkan. Di antaranya, ABH dinilai tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit selama persidangan.
Perbuatan tersebut juga dinilai berdampak terhadap masa depan anak korban serta bertentangan dengan norma hukum dan agama.
Kejari Pastikan Perlindungan Korban
Di tengah pelaksanaan putusan pengadilan, Kejari Kendal menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban tetap menjadi perhatian dalam penanganan perkara tersebut.
Samgar mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran yang dirasakan korban maupun keluarganya. Karena itu, kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan instansi perlindungan anak setempat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan serta memberikan perlindungan psikologis kepada korban.
“Kami memahami adanya rasa keadilan serta kekhawatiran yang dirasakan korban maupun keluarganya,” ujarnya.
Samgar menegaskan, Kejari Kendal berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional dan objektif dengan tetap mengedepankan perspektif perlindungan anak.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang turut mengawal proses hukum perkara tersebut hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan hak-hak anak, khususnya korban, mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan