DEPOK | HARIAN7.COM — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendeportasi lima warga negara asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian pada Selasa (10/11/2026). Pendeportasian ini dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan yang telah dilakukan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang tidak mematuhi aturan hukum di Indonesia.
”Tindakan pendeportasian merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia,” ujar Irvan melalui keterangan tertulis, Selasa.
Berawal dari Operasi Gabungan TIMPORA
Kelima WNA tersebut sebelumnya terjaring dalam Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar pada 29 Oktober 2026 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Depok.
Setelah diamankan, mereka sempat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Depok untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, rincian kelima WNA yang dideportasi meliputi:
- Tiga orang warga negara Sierra Leone.
- Dua orang warga negara Nigeria.
Adapun pelanggaran yang dilakukan di antaranya adalah izin tinggal yang telah melewati masa berlaku (overstay), serta penyalahgunaan izin tinggal melalui kegiatan investasi fiktif atau kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin sebagai investor.
Pengawalan Ketat hingga ke Negara Asal
Dalam proses pemulangan tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Depok menugaskan tiga personel untuk melakukan pengawalan dan pendampingan ketat hingga kelima WNA itu diberangkatkan ke negara asal mereka. Seluruh rangkaian proses pendeportasian dilaporkan berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa kendala berarti.
Ke depan, Kantor Imigrasi Depok memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Upaya ini diperkuat melalui koordinasi serta kolaborasi lintas instansi guna mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran keimigrasian.
”Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara tegas dan profesional, serta memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Irvan.
Tinggalkan Balasan