DEPOK | HARIAN7.COM – Secangkir kopi menjadi pembuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok dengan insan media. Melalui kegiatan Coffee Morning, Selasa (15/9/2026), BPN Depok tidak hanya berbagi informasi mengenai program pertanahan, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan membuka ruang dialog mengenai berbagai persoalan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Aula Kantah Kota Depok tersebut dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP, bersama jajaran pejabat pengawas. Sejumlah wartawan dari berbagai media turut hadir dalam suasana yang berlangsung santai, tetapi tetap sarat pembahasan mengenai pelayanan publik.
Bagi Budi, pertemuan dengan media memiliki arti penting. Hubungan antara lembaga pemerintah dan pers, menurutnya, tidak cukup hanya dibangun ketika ada persoalan. Komunikasi dan silaturahmi justru perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kedua pihak memiliki ruang untuk saling memahami.
“Terima kasih atas dukungan teman-teman media selama ini. Kita bisa berdiskusi, saling memberikan masukan, dan bersama-sama membangun pelayanan yang lebih baik,” kata Budi.
Ia menilai media mempunyai posisi strategis dalam membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan prosedur pertanahan. Sebab, tidak sedikit persoalan di lapangan muncul karena masyarakat belum memperoleh informasi secara utuh mengenai tahapan maupun kewenangan masing-masing instansi.
Karena itu, Budi berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan Kantah Kota Depok.
Salah satu pesan penting yang disampaikan Budi dalam pertemuan tersebut adalah keterbukaan terhadap kritik.
Ia menegaskan, Kantah Kota Depok tidak memandang kritik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian pelayanan mana yang masih perlu diperbaiki.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Dengan adanya kritik berarti ada yang mengingatkan kami. Itu membantu kami untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Namun demikian, Budi berharap setiap persoalan dikomunikasikan melalui cara yang baik dan berdasarkan informasi yang utuh. Menurutnya, konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.
“Kalau ada persoalan, silakan dikomunikasikan. Kami terbuka untuk memberikan klarifikasi sesuai data dan kewenangan kami,” tegasnya.
Di tengah suasana santai tersebut, Budi juga memaparkan sejumlah perubahan pelayanan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program peralihan hak atas tanah terintegrasi, di mana Kota Depok dipercaya menjadi salah satu pilot project tahap awal.
Program tersebut ditujukan untuk mempercepat proses peralihan hak atas tanah pada kategori tertentu. Untuk transaksi jual beli, misalnya, proses di Kantor Pertanahan ditargetkan dapat diselesaikan maksimal 10 hari setelah seluruh persyaratan dan kewajiban para pihak terpenuhi.
Budi menekankan bahwa waktu tersebut tidak dihitung sejak kesepakatan jual beli dilakukan, tetapi sejak seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap serta didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
Dengan demikian, proses percepatan tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, termasuk PPAT dan Pemerintah Kota Depok dalam proses validasi kewajiban pajak daerah.
Selain peralihan hak, Kantah Depok juga menyampaikan penerapan layanan pengukuran terjadwal untuk permohonan sertifikat pertama kali. Program tersebut memberikan kepastian mengenai jadwal petugas melakukan pengukuran di lapangan.
Dalam forum tersebut, Budi juga menegaskan bahwa masyarakat maupun wartawan tidak harus selalu menunggu Kepala Kantor untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan teknis.
Menurutnya, masing-masing kepala seksi memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan data yang dimiliki.
“Kalau persoalannya teknis, ada kepala seksi yang memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan. Jadi silakan berkomunikasi sesuai bidangnya,” jelasnya.
Hal tersebut dinilai penting agar persoalan pelayanan dapat ditangani lebih cepat dan masyarakat memperoleh informasi langsung dari pejabat yang memahami substansi persoalan.
Coffee Morning tersebut akhirnya tidak hanya menjadi forum penyampaian program, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan pertukaran informasi antara BPN dengan media.
Sejumlah pertanyaan dan masukan mengenai pelayanan pertanahan disampaikan dalam suasana terbuka. Jajaran Kantah Kota Depok pun memberikan penjelasan berdasarkan bidang dan kewenangan masing-masing.
Budi berharap kegiatan semacam itu dapat terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, komunikasi yang terjaga akan memudahkan penyelesaian persoalan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman.
“Semoga kebersamaan ini terus terjaga. BPN dan media memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.
Bagi Kantah Kota Depok, Coffee Morning bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat, memperkuat kepercayaan, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin terbuka dan responsif bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan