JAKARTA | HARIAN7.COM – Kursi Menteri Keuangan ternyata bisa lebih cepat berganti daripada hasil sebuah kebijakan terlihat.
Purbaya Yudhi Sadewa baru sekitar setahun duduk sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun, pada Senin (14/9/2026), Presiden Prabowo Subianto mencopotnya dari jabatan tersebut.
Penggantinya bukan orang baru. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara naik kelas menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan.
Pergantian ini menyisakan pertanyaan sederhana: mengapa baru setahun, Purbaya sudah harus meninggalkan kursi yang sebelumnya dipercayakan kepadanya?
Pemerintah belum memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan pergantian tersebut.
Padahal, selama setahun terakhir Purbaya cukup agresif membawa cara pandang bahwa APBN jangan hanya sibuk menjaga angka-angka fiskal tetap sehat, tetapi juga harus ikut menggerakkan ekonomi.
Salah satu langkah paling mencolok adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di lima bank umum mitra pada September 2025.
Dana tersebut ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Logikanya sederhana: uang negara jangan cuma diam di rekening, tetapi didorong agar ikut mengalir ke perekonomian.
Namun, seperti biasa, kebijakan pemerintah tidak cukup dinilai dari gebrakan saat diluncurkan. Ujian sesungguhnya adalah apakah uang tersebut benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan yang terasa di masyarakat.
Target 6 persen belum kesampaian
Purbaya juga membawa target yang tidak kecil: mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 6 persen.
Masalahnya, angka pertumbuhan masih belum sampai ke sana.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025. Angka itu memang naik menjadi 5,61 persen pada kuartal I 2026, tetapi kembali melambat menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Jadi, kalau pertumbuhan 6 persen adalah garis finis, Indonesia masih harus berlari cukup jauh.
Purbaya sebelumnya menyebut investasi sebagai salah satu kunci untuk mengejar target tersebut. Pertumbuhan investasi bahkan diharapkan bisa mencapai sekitar 7 persen.
Pemerintah ditempatkan sebagai katalisator, sementara swasta diharapkan menjadi mesin utama investasi. Danantara juga disiapkan untuk ikut mempercepat realisasi investasi.
Konsepnya terdengar cukup meyakinkan.
Tetapi politik dan ekonomi punya satu kesamaan: rencana bagus tetap harus dibuktikan dengan hasil.
Dan kini, sebelum seluruh agenda itu benar-benar tuntas diuji, orang yang merancang dan menjalankannya justru sudah diganti.
Reformasi belum selesai, menteri sudah berganti
Purbaya juga meninggalkan sejumlah agenda reformasi di Kementerian Keuangan.
Mulai dari reformasi perpajakan dan kepabeanan, percepatan belanja produktif, hingga pengendalian defisit dan utang pemerintah.
Semua agenda itu dimaksudkan untuk menjaga APBN tetap sehat sekaligus membuat anggaran negara lebih terasa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi.
Persoalannya, pergantian menteri tidak otomatis berarti pekerjaan rumah ikut selesai.
Justru sebaliknya, Suahasil kini harus mengambil alih berbagai pekerjaan yang belum selesai tersebut.
Menariknya, Suahasil bukan orang luar yang tiba-tiba masuk ke Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Dengan kata lain, pergantian ini bukan sekadar mengganti pemain. Orang yang selama ini berada di dalam dapur kementerian kini diminta menjadi kokinya.
Suahasil pun memberikan sinyal bahwa perubahan tersebut tidak berarti membongkar seluruh arah kebijakan.
“Ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja,” kata Suahasil seusai dilantik di Istana Negara, Senin (14/9/2026).
Kalimat itu penting.
Sebab jika benar yang terjadi adalah kelanjutan, publik tinggal menunggu satu hal: apakah kebijakan yang selama ini dijalankan akan benar-benar menghasilkan pertumbuhan yang dijanjikan?
Sementara itu, Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan setelah perjalanan yang bahkan belum genap dua tahun.
Ia datang membawa gagasan bahwa APBN harus lebih agresif menjadi mesin pertumbuhan. Ia pergi ketika target pertumbuhan 6 persen belum tercapai dan sejumlah agenda reformasi masih berjalan.
Pada akhirnya, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.
Tetapi bagi publik, pergantian mendadak selalu menyisakan pertanyaan yang lebih menarik daripada sekadar siapa penggantinya:
Kalau kebijakannya diteruskan, lalu apa sebenarnya yang berubah?
Dan kalau memang tidak ada perubahan besar, publik tentu wajar bertanya lagi: mengapa menterinya yang diganti?
Tinggalkan Balasan