Catatan Kritis Dr. Dakhori: Dari Gunungan Sampah Menuju Ekonomi Eco-Maslahah
OPINI | HARIAN7.COM – Ada ironi yang tumbuh di balik citra Salatiga sebagai kota kecil yang nyaman, sejuk, dan penuh keramahan. Di satu sisi kota ini menjual ketenangan, tetapi di sisi lain ada persoalan yang perlahan menggunung di ujung kota: TPA Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo.
Puluhan ton sampah domestik setiap hari terus berdatangan. Truk pengangkut datang silih berganti, membawa sisa gaya hidup masyarakat modern yang semakin gemar mengonsumsi, tetapi sering lupa ke mana barang-barang itu berakhir.
Gunungan sampah di TPA Ngronggo bukan sekadar persoalan bau tak sedap atau kapasitas lahan yang mulai kewalahan. Lebih jauh, persoalan ini menjadi tamparan bahwa pola lama “kumpulkan, angkut, buang” telah gagal menjawab realitas zaman.
“TPA bukan tempat untuk mengubur kesalahan kita dalam mengelola konsumsi,” ujar Dr. Dakhori, Dosen Program Studi Ekonomi Syariah STAI Kuningan, Jawa Barat, saat memberikan pandangan terkait krisis sampah di Salatiga.
Menurutnya, persoalan sampah selama ini terlalu sering diperlakukan sebagai urusan teknis pemerintah semata. Padahal, akar masalahnya berada pada perilaku masyarakat dan sistem ekonomi yang menghasilkan limbah tanpa memikirkan siklus hidup barang.
“Ini bukan hanya kegagalan dinas lingkungan hidup. Ini adalah krisis perilaku konsumsi. Kita menikmati produk, tetapi menyerahkan dampaknya kepada lingkungan dan warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan,” katanya.
Sampah Bukan Lagi Barang Buangan, Tapi Aset yang Terbuang
Dr. Dakhori menilai paradigma pengelolaan sampah harus dibalik. Sampah tidak boleh berhenti sebagai residu yang menjijikkan, tetapi harus dilihat sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Ia menawarkan konsep Eco-Maslahah, yakni pendekatan yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dalam perspektif ekonomi syariah, sesuatu yang memiliki manfaat dapat menjadi bagian dari harta bernilai. Sampah yang dipilah sebenarnya bukan lagi sampah, melainkan komoditas,” jelasnya.
Menurut dia, limbah organik rumah tangga yang mendominasi TPA dapat diolah menjadi kompos maupun energi alternatif seperti biogas.
“Yang selama ini membusuk dan menghasilkan bau sebenarnya memiliki nilai. Kita membiarkan potensi ekonomi mati hanya karena menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dibuang,” ujarnya.
TPA Ngronggo Jangan Hanya Diperluas, Tapi Harus Direformasi
Menurut Dr. Dakhori, solusi krisis TPA tidak cukup hanya dengan mencari lahan baru atau memperbesar kapasitas pembuangan.
“Kalau pola pikirnya hanya memperluas TPA, kita hanya memindahkan masalah. Lima atau sepuluh tahun lagi persoalan yang sama akan kembali muncul,” katanya.
Ia mendorong adanya perubahan sistem mulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW, hingga pengelolaan akhir.
Bank sampah dan TPS3R, kata dia, harus diperkuat dengan model pembiayaan yang lebih kreatif.
“Bank sampah sering gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena minim modal dan pendampingan. Instrumen ekonomi sosial seperti wakaf produktif, infaq, dan sedekah produktif dapat menjadi sumber penguatan,” paparnya.
Jangan Biarkan Pemulung Tetap Menjadi Korban
Selain persoalan lingkungan, Dr. Dakhori menyoroti nasib para pekerja sampah dan pemulung di sekitar TPA Ngronggo.
Menurutnya, selama ini mereka menjadi kelompok yang menerima beban terbesar dari sistem sampah, tetapi mendapatkan manfaat ekonomi paling kecil.
“Mereka bekerja di tengah risiko kesehatan, tetapi sering tidak mendapatkan perlindungan ekonomi yang layak. Ini bentuk ketidakadilan ekologis,” katanya.
Ia mengusulkan agar pemulung dan pekerja sampah diarahkan menjadi bagian dari koperasi atau unit usaha daur ulang yang profesional.
“Jangan hanya melihat mereka sebagai orang yang mencari barang bekas. Mereka sebenarnya pelaku ekonomi daur ulang yang harus mendapatkan posisi lebih bermartabat,” ujarnya.
Dari Sampah, Menguji Keimanan Warga Kota
Dr. Dakhori menyebut persoalan sampah juga menjadi ujian moral masyarakat.
Menurutnya, kepedulian lingkungan tidak berhenti pada simbol keagamaan, tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan bumi setelah menggunakan berbagai fasilitas kehidupan.
“Kesalehan bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tanggung jawab manusia terhadap lingkungan,” katanya.
Ia menilai konsep hifzh al-bi’ah (menjaga lingkungan) dalam ekonomi syariah harus diterjemahkan dalam tindakan nyata.
“Bumi bukan tempat sampah raksasa yang bisa menerima semua sisa keserakahan manusia,” tegasnya.
Salatiga di Persimpangan: Kota Bersih atau Kota Menunggu Krisis
TPA Ngronggo kini menjadi semacam cermin besar. Kota yang dikenal nyaman itu harus menjawab pertanyaan sederhana: apakah sampah akan terus diwariskan sebagai masalah, atau diubah menjadi peluang?
Dr. Dakhori menyebut diperlukan kerja bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi, dan masyarakat.
“Pemerintah membuat kebijakan dan infrastruktur. Akademisi memberi konsep dan pendampingan. Masyarakat mengubah kebiasaan dari rumah,” ujarnya.
Sebab, menurut dia, krisis sampah tidak lahir dalam sehari dan tidak bisa selesai hanya dengan satu kebijakan.
“Kalau sampah hanya dipindahkan dari rumah ke TPA, itu bukan solusi. Itu hanya memindahkan bau masalah dari halaman sendiri ke halaman orang lain,” pungkasnya.
TPA Ngronggo akhirnya bukan sekadar tempat menumpuk sampah. Ia menjadi pengingat bahwa sebuah kota dinilai bukan hanya dari jalan yang bersih dan taman yang indah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan limbah yang dihasilkannya sendiri.
Tinggalkan Balasan