Laporan: M Ichsan Hidayat
SALATIGA | HARIAN7.COM – Kekerasan berbasis gender dalam keluarga dinilai tidak lahir semata dari persoalan pribadi antara pasangan, melainkan berakar dari struktur sosial yang masih timpang. Budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, hingga tafsir keagamaan yang bias gender disebut menjadi faktor yang memperkuat siklus kekerasan di lingkungan keluarga.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Structural Roots of Gender-Based Violence within the Family yang digelar Yayasan Jallu Nusantara Indonesia di Gedung Mini Teater DPRD Kota Salatiga, Kamis, 16 Juli 2026.
Diskusi menghadirkan Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si., sebagai narasumber. Forum itu mempertemukan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah, organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, komunitas keagamaan, hingga akademisi untuk membedah akar persoalan kekerasan berbasis gender dalam keluarga.
Ilyya menegaskan, kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik antarindividu. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan konstruksi sosial yang telah lama membentuk relasi tidak setara antara laki-laki dan perempuan.
“Kekerasan dalam rumah tangga bukan semata persoalan individu. Ia berakar pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas tunggal, diperparah oleh ketimpangan ekonomi, serta interpretasi norma agama yang bias gender,” kata Ilyya.
Ia menjelaskan, budaya patriarki masih membuat sebagian pihak menganggap laki-laki sebagai pengendali utama dalam keluarga. Sementara itu, keterbatasan ekonomi dapat membuat korban semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan maupun mendapatkan perlindungan.
Selain kekerasan fisik, Ilyya menyoroti bentuk kekerasan lain yang kerap dianggap wajar dalam rumah tangga. Di antaranya kekerasan psikologis seperti gaslighting dan isolasi sosial, kekerasan ekonomi melalui pembatasan atau eksploitasi nafkah, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan.
“Banyak bentuk kekerasan yang selama ini dinormalisasi, mulai dari kekerasan psikologis berupa gaslighting dan isolasi, kekerasan ekonomi melalui pembatasan atau eksploitasi nafkah, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang kerap berlindung di balik dalih kewajiban suami istri,” ujarnya.
Menurut dia, kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, korban perkawinan anak, serta perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan berlapis ketika ingin mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang dialami.
“Perempuan dalam kondisi ekonomi rentan, korban perkawinan anak, dan perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang berlipat karena keterbatasan akses terhadap layanan, perlindungan, maupun mekanisme pelaporan,” katanya.
Ilyya juga mengkritik masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh dicampuri pihak lain. Pandangan tersebut, kata dia, membuat banyak korban memilih diam karena takut mendapat stigma, termasuk tudingan sebagai pihak yang dianggap merusak rumah tangga.
Untuk memutus rantai kekerasan, Ilyya mendorong penguatan tafsir keagamaan yang berkeadilan gender dengan prinsip mubadalah. Ia juga menilai materi pendidikan pranikah perlu diperbarui agar tidak hanya membahas aspek administratif perkawinan, tetapi juga membangun relasi keluarga yang setara.
“Kita memerlukan tafsir agama yang berkeadilan gender dengan menekankan prinsip mubadalah, rekonstruksi modul pranikah, serta kolaborasi lintas sektor agar perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Ilyya.
FGD tersebut menjadi bagian dari program Advocacy for Gender-Based Violence in Indonesia yang dijalankan Yayasan Jallu Nusantara Indonesia. Kegiatan ini merupakan forum pertama dari lima FGD yang akan digelar sebagai bahan penyusunan policy brief dan rekomendasi kebijakan terkait pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender di keluarga.
Yayasan Jallu Nusantara Indonesia berharap hasil diskusi tersebut tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat menjadi pijakan bagi pemangku kebijakan dalam memperkuat perlindungan korban serta mendorong pembaruan hukum keluarga Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kelompok rentan.
Tinggalkan Balasan