DEPOK | HARIAN7.COM – Penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak berinisial Bilq (12) di Kota Depok terus bergulir. Kuasa hukum korban, Andi Tatang Supriyadi, menyatakan bahwa proses hukum telah memasuki tahap krusial setelah terlapor berinisial AMR alias Acong diduga ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Metro Depok.
Andi Tatang menyampaikan apresiasi atas kinerja penyidik yang dinilai profesional dan responsif dalam menangani perkara sensitif ini. Menurutnya, langkah cepat kepolisian memberikan harapan bagi tegaknya keadilan bagi korban.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Metro Depok, khususnya Unit PPA. Setiap laporan masyarakat harus memiliki kepastian hukum sehingga baik pelapor maupun terlapor memperoleh kejelasan atas proses yang sedang berjalan,” ujar Andi Tatang saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).
Status Tersangka dan Desakan Penahanan
Meski belum ada rilis resmi dari pihak kepolisian hingga berita ini diturunkan, Andi Tatang mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, status Acong telah meningkat menjadi tersangka. Ia mendesak agar penyidik segera melakukan pemanggilan dan mempertimbangkan penahanan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencegah penghilangan barang bukti atau intimidasi terhadap saksi.
“Dari informasi yang kami peroleh, status perkara telah meningkat. Kami berharap penyidik segera melakukan pemanggilan untuk proses hukum berikutnya. Penahanan perlu dipertimbangkan jika syaratnya terpenuhi,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi menyoroti adanya indikasi bahwa jumlah korban dalam kasus ini lebih dari satu orang. Hal ini menjadikan penanganan kasus tersebut semakin mendesak dan memerlukan ketelitian ekstra dari aparat penegak hukum.
Pentingnya Edukasi dan Pencegahan
Di samping mendorong penegakan hukum, kuasa hukum korban juga menekankan pentingnya langkah pencegahan jangka panjang. Andi mengkritik budaya penyelesaian kasus kekerasan anak secara kekeluargaan yang sering kali mengabaikan trauma psikologis korban.
“Korban tetaplah korban. Sekalipun ada penyelesaian di luar pengadilan, dampak psikologis tidak hilang begitu saja. Trauma itu bisa membekas hingga dewasa,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Depok untuk serius mewujudkan predikat “Kota Layak Anak” melalui edukasi konkret di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Anak-anak perlu dibekali pengetahuan tentang perlindungan diri dan keberanian untuk melapor jika mengalami kekerasan.
“Jangan sampai predikat Kota Layak Anak hanya menjadi slogan. Sinergi antara aparat, pemerintah, sekolah, dan keluarga harus diperkuat untuk menekan angka kekerasan terhadap anak,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan