DEPOK | HARIAN7.COM – Maraknya kasus sengketa lahan dan modus operandi mafia tanah di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Depok. Sebagai respons, Kantor Pertanahan Kota Depok terus mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai instrumen utama untuk melindungi hak milik warga dari manipulasi data dan pemalsuan dokumen.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, menjelaskan bahwa sertifikat elektronik bukan sekadar digitalisasi format kertas, melainkan sistem keamanan berlapis yang membuat ruang gerak mafia tanah semakin sempit. Setiap perubahan status tanah akan tercatat secara real-time dalam sistem nasional Kementerian ATR/BPN.
“Mafia tanah biasanya memanfaatkan celah administrasi manual atau dokumen fisik yang bisa dipalsukan. Dengan sertifikat elektronik, setiap aktivitas memiliki jejak digital (digital audit trail) yang sulit dimanipulasi. Jika ada pihak yang mencoba mengubah data tanpa prosedur resmi, sistem akan langsung mendeteksi ketidaksesuaian,” ujar Budi Jaya saat ditemui di kantornya, Senin (13/7/2026).
Fitur Keamanan Anti-Pemalsuan
Budi Jaya merinci beberapa fitur keamanan kunci dalam Sertifikat Tanah Elektronik yang tidak dimiliki oleh sertifikat konvensional:
1. Tanda Tangan Elektronik (TTE): Memastikan keaslian penerbitan dokumen oleh pejabat berwenang.
2. QR Code Verifikasi: Masyarakat dapat memindai kode QR pada sertifikat untuk mengecek keaslian dan status terkini tanah tersebut secara langsung melalui aplikasi atau website BPN.
3. Nomor Identifikasi Bidang (NIB): Kode unik yang menghubungkan data spasial dan yuridis tanah, sehingga satu bidang tanah hanya memiliki satu identitas yang sah.
4. Penyimpanan Cloud Terenkripsi: Data tidak lagi bergantung pada lemari arsip fisik yang rentan terhadap pencurian, kebakaran, atau banjir.
“Melalui QR Code, pembeli atau pihak ketiga dapat memverifikasi apakah sertifikat yang ditunjukkan asli atau palsu. Ini adalah langkah preventif paling efektif sebelum terjadi transaksi ilegal,” tambahnya.
Landasan Hukum Kuat
Untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai kekuatan hukumnya, Budi Jaya menegaskan bahwa Sertifikat Tanah Elektronik memiliki landasan hukum yang setara dengan sertifikat kertas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Cipta Kerja, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.
“Dokumen elektronik ini sah sebagai alat bukti di pengadilan. Masyarakat tidak perlu khawatir haknya berkurang karena beralih ke format digital,” tegasnya.
Efisiensi Layanan Publik
Selain aspek keamanan, digitalisasi ini juga berdampak pada efisiensi layanan. Budi Jaya mencatat bahwa antrean di Kantor Pertanahan Depok telah terpangkas hingga 80 persen karena banyak proses administrasi kini dapat dilakukan secara daring.
“Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk mengurus administrasi sederhana. Waktu tersimpan, biaya transportasi berkurang, dan yang paling penting, hati lebih tenang karena aset terlindungi,” pungkasnya.
Kantor Pertanahan Kota Depok mengajak seluruh warga untuk segera melakukan konversi sertifikat lama ke sertifikat elektronik guna mengamankan aset properti mereka dari ancaman kejahatan pertanahan.
Tinggalkan Balasan