Polda Jateng Bakal Tindak Tegas Masyarakat Yang Lakukan Black Campaign Pemilu 2024

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

SEMARANG | HARIAN7.COM – Polda Jateng tidak segan-segan untuk memproses pidana masyarakat yang melakukan black campaign atau kampanye gelap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dir Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, jenis pelanggaran hukum yang biasa terjadi adalah hoax, penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik.

“Pelaku nanti dapat dijerat ada kasus penghinaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE ancaman 4 tahun penjara. Lalu ujaran kebencian sara Pasal 28,” ujarnya, Jumat (19/5).

Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan police virtual atau monitoring di dunia maya selama 24 jam.

Nantinya, lanjutnya, fungsi intelegent dan humas akan bekerja sama untuk mengantisipasi dan mencari pelaku black campaign.

“Selepas kami monitoring, kami akan analisa apakah terkait dengan black campaign atau tidak. Kalau terkait Pemilu, kami juga akan kooridnasi dengan Gakkumdu, ada tiga instansi Bawaslu, Polda dan Kejaksaan. Dan jika masuk unsur pidana kami akan tangani,” jelasnya. 

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menuturkan, ada 7 daerah di Jawa Tengah masuk kategori rawan tinggi saat gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Daerah rawan itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal,” ujarnya. 

Menurutnya, dari pemetaan tersebut pihaknya melakukan berbagai langkah antisipasi. Selain membuat tim siber yang bertugas untuk mengawasi di dunia maya.

“Kami sudah bentuk tim Satgas Siber, tugasnya patroli di dunia maya. Karena hari ini informasi menyebar begitu masif,” ucapnya. 

Kapolda mengatakan sejumlah langkah antisipasi lainnya sudah disiapkan. Terkait nantinya ditemukan pelanggaran di dunia maya, akan diambil tindakan teguran dari polisi virtual. Jika tidak direspons baru diambil tindakan kepolisian. 

“Polda Jateng juga berkoordinasi dengan Bawaslu Jateng dan Kejati Jateng tergabung dalam penegak hukum terpadu (Gakkumdu) untuk penyelesaian tindak pidana Pemilu. Jika murni tindak pidana, maka akan diproses pihaknya,” pungkasnya. (Andi Saputra)