Status Tersangka RAP Dipersoalkan, Kuasa Hukum Nilai Kasus Kredit BPR Salatiga Tak Penuhi Unsur Bukti

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Penetapan status tersangka terhadap RAP (23) dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Perumda BPR Bank Salatiga digugat ke meja praperadilan. Tim penasihat hukum dari Sukowati Law Office, Senin, 9 Maret 2026, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Salatiga atas langkah Kejaksaan Negeri Salatiga yang menetapkan sekaligus menahan klien mereka.

Permohonan itu diajukan oleh tim advokat yang terdiri dari H. Amriza Khoirul Fachri, Galih Candra Bayu A., Nico Andi Wauran, Sugiyanto, dan Budiman Wisnu Darmojo.

Kuasa hukum RAP, Amriza Khoirul Fachri, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Menurut dia, proses tersebut diduga tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam aturan hukum.

Selain itu, Amriza menyebut kliennya tidak pernah menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka. Ia juga menyoroti proses penahanan yang dinilai janggal, terutama terkait perpanjangan masa penahanan yang disebut dilakukan oleh penyidik, bukan oleh penuntut umum.

“Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil,” ujar Amriza kepada wartawan usai mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Amriza juga menyinggung pokok perkara fasilitas kredit yang menjadi dasar penyidikan. Menurut dia, kewajiban kredit tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Perumda BPR Bank Salatiga pada 30 Agustus 2023.

Nilai aset agunan yang diambil alih, kata dia, telah menutup seluruh kewajiban pinjaman. Hal itu dibuktikan dengan dua surat keterangan lunas yang diterbitkan pihak bank.

Dengan demikian, tim penasihat hukum menilai tidak terdapat kerugian keuangan negara secara nyata. Dalam perspektif hukum keuangan negara, perubahan bentuk aset dari piutang menjadi agunan yang diambil alih tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang pasti (actual loss).

Aset AYDA tersebut, menurut Amriza, juga telah dicatat sebagai aset Perumda BPR Bank Salatiga dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 2023.

Ia menegaskan praperadilan merupakan instrumen penting untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Dalam negara hukum, setiap tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan bukti yang cukup, serta tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penetapan tersangka tanpa dasar pembuktian yang memadai, kata Amriza, berpotensi menimbulkan stigma hukum yang merugikan masa depan seseorang, terlebih terhadap seorang pengusaha muda yang masih berusia 23 tahun.

Melalui permohonan praperadilan tersebut, tim penasihat hukum meminta Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan penetapan tersangka terhadap RAP tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka juga memohon agar perintah penahanan dinyatakan tidak sah serta memerintahkan kejaksaan untuk membebaskan pemohon dari tahanan.

Selain itu, pengadilan diminta memulihkan hak-hak pemohon dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya.

“Negara hukum tidak boleh dibangun di atas asumsi dan spekulasi. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang jelas dan kerugian negara yang nyata,” kata Amriza.

Diberitakan sebelumnya, Pada Selasa 9 Februari 2026, Kejaksaan Negeri Salatiga menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik kredit fiktif di Perumda BPR Bank Salatiga. Keempatnya adalah Direktur Utama BPR berinisial DS, dua karyawan bank berinisial WH dan SC, serta seorang debitur berinisial RAP.

Kasus tersebut mencuat setelah penyidik menemukan dugaan praktik kredit fiktif yang terjadi dalam kurun 2020 hingga 2022. Para tersangka diduga bekerja sama mencairkan dana bank dengan prosedur yang tidak sah.

Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Firman Setiawan mengatakan perhitungan sementara menunjukkan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp3 miliar.

Usai menjalani pemeriksaan intensif dan ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Salatiga untuk masa penahanan pertama selama 20 hari.(*)