HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Pemprov Jateng Genjot Pendapatan dan Efisiensi Belanja 2026 

SEMARANG | HARIAN7.COM – Pemerintah Provinsi Jateng bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 berjalan optimal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 merupakan yang terbaik di Pulau Jawa.

“Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,76 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga:  Jaga Kedisiplinan Personil, Bidpropam Polda Jateng Gelar Deteksi Narkoba

Menurutnya, Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar namun berkat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, posisi rekening kas daerah masih terjaga positif dengan sisa anggaran sebesar Rp467,70 miliar.

“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga serta menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mencegah terjadinya defisit maupun pemborosan anggaran,” jelasnya.

Baca Juga:  Hadiri Konferensi Provinsi PWI Jateng 2025, Sekda Jateng: Wartawan Jadi Penyeimbang Informasi Masyarakat

Selain efisiensi internal, lanjut Lutfi, juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan kinerjanya dan harus berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:  Bupati Semarang Ikut Bagikan Minyak Goreng dan Masker di 9 Pasar

Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno menambahkan bahwa akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci kesehatan anggaran. Berdasarkan data tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38% dari target.

“adanya tantangan berat di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Berita Lainya

error: Content is protected !!