KPK Gandeng Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Antikorupsi

JAKARTA | HARIAN7.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter dan nilai integritas. Komitmen itu ditegaskan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 20 Januari.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menilai penegakan hukum tidak akan efektif tanpa penguatan nilai moral di akar rumput. Muhammadiyah dipandang sebagai mitra strategis karena memiliki jutaan pengikut dan ribuan Amal Usaha Muhammadiyah di berbagai sektor.

“Kemitraan ini memperkuat strategi KPK yang tidak sekadar bertumpu pada penegakan hukum, melainkan pembentukan karakter,” tegas Ibnu.

Menurut dia, luasnya jejaring Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi modal penting untuk menanamkan nilai antikorupsi secara berkelanjutan. Nilai tersebut diharapkan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Ibnu menyebut KPK membutuhkan daya dorong besar untuk mengubah perilaku publik agar berani menolak korupsi sekecil apa pun. Pembaruan nota kesepahaman ini dinilai sebagai langkah nyata memperkuat kerja sama pencegahan korupsi melalui pendidikan, dakwah, dan penguatan integritas di ruang publik.

Kolaborasi yang terjalin sejak 2019 itu, kata dia, telah melahirkan berbagai inisiatif konkret. Salah satunya pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan melalui penyusunan modul pembelajaran yang sejalan dengan ajaran Islam.

Kerja sama ini juga melibatkan sivitas akademika Muhammadiyah di berbagai daerah, serta memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen integritas di lingkungannya masing-masing.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti masih adanya toleransi sosial terhadap korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan regulasi.

“Pemberantasan korupsi menghadapi tantangan kultural, karena ada toleransi sosial terhadap berbagai penyimpangan sehingga membuka celah,” kata Haedar.

Ia berharap kolaborasi ini mampu mengembalikan kejujuran sebagai nilai publik tertinggi. Dengan begitu, perilaku koruptif tidak lagi dimaklumi, melainkan dipandang sebagai penyimpangan norma sosial.

KPK dan Muhammadiyah juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui bimbingan teknis antikorupsi. Program ini menyasar pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih substansial dalam kebijakan publik.

KPK berharap sinergi ini membuat upaya pencegahan korupsi berjalan lebih inklusif dan sistematis. Integritas dinilai sebagai nilai fundamental yang harus dijaga tanpa kompromi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Amir Arief, Direktur PJKAKI KPK Kartika Handaruningrum, Plt Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah M Busyro Muqoddas, serta jajaran keluarga besar PP Muhammadiyah.(Yuanta)