Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB,H. Hamzah: Era Prabowo Antar Merah Putih Jadi Penentu Arah Dunia
DEPOK | HARIAN7.COM –Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pencapaian bersejarah ini dinilai sebagai tonggak penting kebangkitan diplomasi Indonesia di panggung global di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, mengungkapkan rasa bangga dan haru atas kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Menurutnya, penunjukan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan pengakuan konkret atas posisi Indonesia yang semakin tegas, berwibawa, dan berpengaruh dalam tatanan global.
“Ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi pengakuan dunia terhadap Indonesia. Di bawah Presiden Prabowo, Merah Putih tidak lagi sekadar hadir, tetapi memimpin dan menentukan arah dalam forum global yang sangat strategis,” ujar H. Hamzah, Minggu (11/01/26).
Indonesia terpilih dalam sidang Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Penunjukan ini mencatatkan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya menduduki posisi Presiden Dewan HAM.
Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik internasional, khususnya pada isu-isu kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian global. Kepercayaan ini dinilai sebagai buah dari diplomasi aktif, konsisten, dan berdaulat yang dijalankan pemerintah Indonesia.
“Kepercayaan ini tidak datang secara instan. Ini adalah hasil dari diplomasi yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Presiden Prabowo berhasil membangun komunikasi strategis lintas negara dan kawasan,” tegasnya.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki peran krusial dalam memimpin seluruh rangkaian sidang sepanjang tahun, mengarahkan agenda pembahasan, memfasilitasi dialog dan negosiasi antarnegara, serta menjaga keseimbangan kepentingan global dalam isu-isu HAM yang kerap sarat muatan geopolitik.
Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam mengawal Universal Periodic Review (UPR), mekanisme evaluasi berkala terhadap catatan HAM seluruh negara anggota PBB, guna memastikan perlindungan hak asasi manusia berjalan secara objektif dan berkeadilan.
“Indonesia kini berada di titik sentral dalam menjaga dan mengawal nilai-nilai kemanusiaan dunia. Ini adalah kehormatan besar sekaligus amanah strategis yang menunjukkan Indonesia dipercaya menjadi penengah yang adil dan berimbang,” kata Hamzah.
Lebih lanjut, Hamzah menegaskan bahwa peran global Indonesia tersebut harus memberi dampak nyata hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Depok. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, ia menekankan pentingnya menerjemahkan semangat HAM ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.
Komisi B DPRD Kota Depok yang membidangi perekonomian, keuangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan BUMD memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berpihak pada keadilan ekonomi, perlindungan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.
“Keterlibatan Indonesia di Dewan HAM PBB harus menjadi spirit hingga ke daerah. Di Kota Depok, kami mendorong kebijakan ekonomi dan pengelolaan BUMD yang benar-benar menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat kecil, dan membuka kesempatan ekonomi yang setara,” ujarnya.
Capaian ini sekaligus menegaskan arah politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo yang semakin percaya diri, berdaulat, dan berorientasi pada kepemimpinan global.
“Merah Putih hari ini tidak hanya berkibar sebagai simbol kedaulatan, tetapi memimpin dalam forum dunia. Ini adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dan bukti bahwa bangsa ini mampu tampil sebagai pemimpin dalam menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan berkeadaban,” tutup H. Hamzah.













Tinggalkan Balasan