Komisi B DPRD Depok Tegaskan Transformasi Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di 2026

DEPOK | HARIAN7.COM –  Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 akan berfokus pada transformasi dari evaluasi akhir tahun menjadi langkah nyata yang berorientasi pada keadilan sosial dan pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, politik, dan spiritual atas amanah yang diemban.

Sepanjang tahun sebelumnya, Komisi B telah memfokuskan diri pada tiga pilar utama: penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengawalan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

“Politik ekonomi tidak boleh hanya tentang angka dan regulasi, melainkan instrumen yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Maka harus dijalankan dengan kehati-hatian, integritas, dan keberpihakan yang jelas,” ujar Hamzah,Sabtu (03/01/2026)

Dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan dinamika global, ia menekankan perlunya kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis nilai agar pembangunan tidak menyimpang arah.

Tantangan struktural seperti kinerja BUMD yang belum optimal, potensi kebocoran PAD, serta keterbatasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM diakui sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan ke depan.

Menatap 2026, Komisi B menetapkan agenda konsolidasi kinerja dan penguatan pengawasan sebagai prioritas. Fokus utama diarahkan pada peningkatan efektivitas PAD, transparansi keuangan daerah, dan pemanfaatan sistem digital untuk memperkuat akuntabilitas.

“Kita ingin memastikan kebijakan ekonomi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat luas, khususnya UMKM,” tegasnya.

Selain itu, Komisi B berkomitmen mendorong kebijakan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem UMKM, sinergi lintas sektor, serta penyelarasan program dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hamzah mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan awal tahun 2026 sebagai momentum pembaruan niat dan kolaborasi bersama.

“Dari refleksi ke aksi, kami kunci arah ekonomi Depok agar menjadi jalan pelayanan, keadilan sosial, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Visi ekonomi berkeadilan berbasis amanah harus menjadi arah bersama untuk membangun Depok yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.