Fokus Pada RTLH dan Pendidikan Gratis, Wakil Ketua DPRD Inginkan Hak Dasar Masyarakat Terpenuhi

Depok,harian7.com – Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan mobil siaga masih menjadi topik dalam reses yang di gelar di Kecamatan Sawangan, dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.

Dalam kegiatan reses yang digelar di Sawangan, Yuni menyampaikan bahwa jumlah usulan RTLH dari warga selalu tinggi setiap tahun. Pada 2024, sedikitnya 78 usulan RTLH diajukan masyarakat setempat.

“Di wilayah ini, kebutuhan RTLH memang mendesak. Alhamdulillah, tahun depan anggarannya naik dari Rp25 juta menjadi Rp40 juta. Kenaikan ini diharapkan benar-benar meringankan beban masyarakat,” ujar Yuni pada Rabu (2/10).

Yuni menilai bahwa anggaran RTLH masih terbilang sangat kecil untuk itu dirinya berharap adanya penambahan anggaran di tahun mendatang.

“Rumah tinggal adalah kebutuhan mendasar. Kalau rumahnya layak, warga bisa lebih sehat dan hidup dengan tenang. Kenaikan anggaran ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tegasnya.

Selain sektor perumahan, bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Yuni mencontohkan pembangunan SD Negeri Cinangka 3, yang saat ini tengah berlangsung setelah sebelumnya mengalami kebocoran di sejumlah ruang kelas.

“Aspirasi ini datang langsung dari guru dan masyarakat. Alhamdulillah bisa terealisasi tahun ini. Ini bukti bahwa aspirasi warga benar-benar kami perjuangkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, usulan penyediaan mobil siaga juga mendapat perhatian serius. Menurut Yuni, kendaraan tersebut sangat dibutuhkan di tiap RW untuk melayani kebutuhan darurat, seperti persalinan maupun kondisi sakit mendadak.

“Mobil siaga akan memudahkan warga, terutama saat butuh akses cepat ke layanan kesehatan. Harapan saya, setiap RW bisa memilikinya,” katanya.

Yuni menambahkan, salah satu wilayah yakni RW 07 di Pengasinan, Sawangan, saat ini sudah menerima ambulans siaga sebagai hasil dari perjuangan aspirasi warga.

“Ini menjadi contoh nyata bagaimana usulan masyarakat bisa diwujudkan. Aspirasi yang bermanfaat langsung akan terus kami kawal agar bisa dinikmati seluruh wilayah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yuni menegaskan bahwa keberhasilan serapan aspirasi tidak lepas dari kerja kolektif yang dimulai dari pembenahan struktur organisasi di lapangan.

“Kerja kita dimulai dari pembenahan struktur. Itu wujud nyata dari penggerak kita, yakni mesin partai yang terus berinteraksi dengan masyarakat. Tanpa mereka, suara warga tidak akan sampai dengan baik,” tegasnya.

Saat ini, setiap RW di Depok telah memperoleh anggaran Rp300 juta untuk program pembangunan wilayah. Namun, Yuni menekankan bahwa alokasi tersebut harus tetap diarahkan pada kebutuhan pokok yang menyentuh langsung masyarakat.

“Melalui serapan aspirasi ini, kami berkomitmen agar suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan. Dewan harus hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar janji saat kampanye,” tutup Yuni. (yopi)