DPRD Kabupaten Semarang Batalkan Kenaikan Tunjangan, Anggaran Dialihkan untuk Rakyat

Laporan: Muhamad Nuraeni

KAB.SEMARANG| HARIAN7.COM – Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Senin (15/9/2025), mendadak riuh tepuk tangan. Momen itu pecah setelah Wakil Ketua DPRD Suyadi mengumumkan keputusan mengejutkan: rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota dewan resmi dibatalkan.

Keputusan ini dibacakan dalam agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Semarang tahun 2026. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, memastikan langkah tersebut diambil sebagai bentuk respon terhadap aspirasi publik.

“Surat sudah dikirim ke Bupati, tapi untuk besaran kenaikan tersebut saya lupa angkanya,” ujar Bondan, usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Semarang.

Bondan menegaskan, pembatalan kenaikan tunjangan merupakan bagian dari evaluasi diri lembaga legislatif. “Pesan positif dari masyarakat kita penuhi agar semua muaranya kembali ke masyarakat. Kami juga berterima kasih ke masyarakat, ini bagian dari instropeksi dan evaluasi atas kegiatan DPRD. Semua fraksi menyatakan tidak ada masalah, keputusan ini telah dirapatkan bersama ketua fraksi,” katanya.

Sikap DPRD ini langsung mendapat apresiasi dari Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Ia menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah. “Sesuai dengan arahan Gubernur Jateng terkait pembatalan tersebut, kami langsung koordinasi dengan DPRD terkait tunjangan perumahan dan transportasi,” ujarnya.

Menurut Ngesti, anggaran yang semula direncanakan untuk kenaikan tunjangan dewan akan dialihkan ke program yang lebih menyentuh masyarakat. “Nanti anggarannya kita arahkan ke kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti penanganan stunting, beasiswa pelajar, dan bantuan UMKM,” katanya.

Bupati menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah DPRD tersebut. “Kita mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi,” ungkapnya.

Keputusan DPRD Kabupaten Semarang ini menjadi catatan penting, di tengah sorotan publik terhadap anggaran pejabat yang kerap dianggap jauh dari kepentingan rakyat.(*)