Tarik Ulur Aset Nuklir Bikin DPR Gerah, Muh Haris: “Jangan Sampai Tragedi Irak Terulang”

Laporan: Muhamad Nuraeni

JAKARTA | HARIAN7.COM — Drama pengalihan aset PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) makin bikin gerah DPR. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi XII DPR RI, anggota komisi, Muh Haris, angkat suara lantang menyoroti lambannya proses yang menyangkut hajat strategis negara ini.

RDP yang digelar di Ruang Sidang Komisi XII, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta itu turut menghadirkan para pihak terkait, termasuk Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Direktur Utama PT INUKI (Persero).

Muh Haris menyoroti tarik ulur yang tak kunjung selesai dan bisa berujung pada dampak serius, baik bagi pengelolaan limbah radioaktif maupun masa depan industri nuklir nasional.

“Nuklir adalah sumber energi potensial masa depan. Namun jika internal kita tidak mampu menyelesaikan masalah seperti ini, bagaimana bisa kita bicara tentang kedaulatan energi ke depan? Jangan sampai tragedi seperti di Irak terjadi—bukan karena serangan luar, tapi karena kelumpuhan internal akibat konflik berkepanjangan,” tegas Muh Haris.

Dalam forum itu, terungkap bahwa persoalan belum tuntas karena kompleksitas status lahan, pelimpahan aset tetap dan persediaan, hingga biaya dekontaminasi limbah radioaktif. Bahkan, BRIN yang sempat menyatakan siap menerima aset dari INUKI, justru menarik kembali surat kesediaannya, makin memperkeruh suasana.

Muh Haris pun mendesak seluruh pihak terkait untuk segera ambil langkah nyata, bukan malah saling lempar tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya duduk bersama antara PT Bio Farma selaku induk holding, BRIN, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

“Ini bukan hanya soal aset dan regulasi administratif, tetapi menyangkut keselamatan publik dan strategi energi nasional. Indonesia harus punya roadmap industri nuklir yang kuat, dan itu dimulai dari tata kelola yang beres,” tambahnya.

Komisi XII DPR RI sendiri memastikan akan menjadi mediator aktif dalam memastikan pengalihan aset INUKI ke BRIN berlangsung sesuai aturan, serta berpihak pada kepentingan nasional. Babak baru pengelolaan energi strategis ini tampaknya masih jauh dari kata selesai—dan DPR tak akan tinggal diam.