OPINI,HARIAN7.COM – Kursi Wakil Presiden bukan sekadar ruang kosong yang harus segera diisi lewat perundingan politik. Jabatan itu semestinya menjadi tempat bagi orang yang mampu mengimbangi presiden, bukan hadiah bagi mereka yang kebetulan memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Di tengah dinamika politik nasional, gagasan menghadirkan pakar ekonomi syariah sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto mulai disuarakan.
Gagasan tersebut disampaikan Dr. H. Dakhori, dosen Pascasarjana INSTIKU Kuningan, melalui tulisan berjudul Menyongsong Babak Baru Kepemimpinan Nasional: Urgensi Pakar Ekonomi Syariah Dampingi Presiden Prabowo.
Dakhori menilai, pengisian jabatan wakil presiden tidak semestinya terjebak dalam kompromi elektoral jangka pendek. Indonesia, menurut dia, membutuhkan figur teknokrat-akademisi yang memahami arsitektur ekonomi modern, terutama ekonomi syariah, untuk membantu mengawal agenda pembangunan pemerintahan Prabowo.
Dalam pandangannya, kepemimpinan nasional membutuhkan pembagian peran yang saling melengkapi. Prabowo memiliki agenda besar di bidang pertahanan, ketahanan pangan, dan program sosial. Namun, ambisi pembangunan tersebut juga membutuhkan perhitungan fiskal yang ketat agar tidak berujung pada tekanan terhadap stabilitas ekonomi.
Di sinilah Dakhori melihat pentingnya kepakaran ekonomi syariah.
Ia menilai ekonomi syariah bukan sekadar urusan perbankan berlabel agama. Di dalamnya terdapat instrumen pembiayaan, prinsip kemitraan, distribusi kekayaan, serta tata kelola yang dapat menjadi alternatif dalam pembangunan nasional.
Jangan Sampai Pembangunan Hanya Sibuk Menghitung Belanja
Persoalan pembiayaan menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Dakhori. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan program sosial terus menuntut anggaran besar. Sementara itu, ruang fiskal negara tidak bisa diperlakukan seolah-olah tanpa batas.
Mengandalkan APBN dan utang sebagai tumpuan utama pembangunan tentu membutuhkan perhitungan matang. Pemerintah perlu membuka sumber pembiayaan lain agar agenda pembangunan tidak justru meninggalkan beban fiskal berkepanjangan.
Dakhori menyoroti potensi keuangan syariah, termasuk sukuk, zakat, wakaf, dan filantropi Islam. Ia mengutip proyeksi potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun per tahun serta potensi wakaf uang Rp180 triliun per tahun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi sosial Islam. Namun, potensi tidak otomatis berubah menjadi penerimaan pembangunan. Dibutuhkan regulasi, tata kelola, kepercayaan publik, dan mekanisme pengelolaan yang transparan.
Tanpa itu, angka triliunan rupiah hanya akan menjadi bahan presentasi dalam seminar dan dokumen perencanaan.
UMKM Jangan Terus Dijadikan Pajangan Pidato
Alasan kedua berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Dakhori mengingatkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang lebih dari 61 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, berdasarkan data yang dikutipnya dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Masalahnya, besarnya kontribusi tersebut belum otomatis menjamin kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Di tengah dominasi sistem pembiayaan konvensional, pelaku UMKM masih membutuhkan skema yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan. Dakhori menawarkan model mudharabah dan musyarakah sebagai instrumen kemitraan berbasis bagi hasil.
Melalui skema tersebut, hubungan antara pemilik modal dan pelaku usaha tidak semata-mata bertumpu pada kewajiban pembayaran bunga, tetapi juga pada pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.
Ia juga mendorong penguatan koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta ekosistem ekonomi pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebab, ekonomi kerakyatan tidak cukup hanya dipuji dalam pidato kenegaraan. Ia membutuhkan akses modal, pendampingan usaha, kepastian pasar, dan kebijakan yang benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil.
Uang Negara dan Persoalan Kepercayaan
Poin ketiga yang disoroti Dakhori adalah tata kelola pemerintahan. Ia menganggap prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik dalam ekonomi syariah relevan untuk mengawal penggunaan anggaran negara.
Menurut dia, seorang wakil presiden dengan latar belakang kepakaran ekonomi syariah dapat berperan mengawasi efisiensi anggaran dan mendorong birokrasi yang lebih akuntabel.
Gagasan ini sekaligus menyentuh persoalan mendasar pemerintahan: bagaimana memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, persoalan pembangunan bukan hanya soal berapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan seberapa jauh hasilnya dapat dirasakan rakyat. Anggaran besar tanpa pengawasan yang kuat berisiko melahirkan pemborosan. Program yang dikemas dengan jargon kesejahteraan pun tidak otomatis menjamin pemerataan.
Dakhori menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat prinsip keadilan distributif dan tata kelola tersebut.
Meritokrasi atau Sekadar Kompromi Politik?
Pada akhirnya, gagasan Dakhori bermuara pada satu hal: momentum perubahan kepemimpinan harus menjadi kesempatan untuk menempatkan kapasitas dan rekam jejak di atas pertimbangan pragmatis.
Ia mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan figur pakar ekonomi syariah untuk mendampinginya dalam pemerintahan. Kombinasi kepemimpinan nasional dan kepakaran ekonomi, menurut dia, dapat memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, kepakaran akademik saja tentu tidak cukup. Seorang wakil presiden juga membutuhkan pengalaman pemerintahan, kemampuan koordinasi, integritas, serta pemahaman terhadap persoalan politik dan sosial nasional.
Di titik inilah gagasan tersebut menjadi relevan untuk diperdebatkan: apakah pengisian jabatan strategis negara akan lebih mengutamakan kompetensi atau kembali menjadi ruang negosiasi kepentingan?
Bagi Dakhori, jawabannya adalah meritokrasi. Sebab, jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap administrasi kekuasaan. Ia merupakan posisi strategis yang semestinya menghadirkan nilai tambah bagi pemerintahan.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menduduki jabatan tinggi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan orang yang mendudukinya benar-benar memiliki kapasitas untuk bekerja bagi kepentingan publik.
Tinggalkan Balasan