JAKARTA,HARIAN7.COM – Dunia usaha Indonesia belum kehilangan momentum pertumbuhan. Meski pemerintah kembali melakukan perombakan kabinet, pelaku usaha masih melihat ruang untuk mempertahankan laju bisnis hingga penghujung 2026 dan berlanjut ke 2027.
Namun, optimisme itu datang bersama catatan. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan agar keputusan investasi dan ekspansi tidak terganggu oleh perubahan di tingkat pemerintahan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, peluang pertumbuhan masih terbuka, tetapi pelaku usaha tetap perlu mengantisipasi sejumlah risiko memasuki 2027.
“Kami melihat masih terdapat ruang bagi dunia usaha untuk mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027, tetapi terdapat sejumlah risiko yang perlu terus diantisipasi,” kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/10/2026).
Ekspektasi 2027 Belum Sepenuhnya Solid
Gambaran tersebut tercermin dalam hasil survei Mid-Year Business Outlook APINDO 2026. Persepsi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 masih relatif berhati-hati.
Untuk 2027, ekspektasi memang bergerak lebih positif, tetapi belum menjadi pandangan mayoritas perusahaan.
Sebanyak 37,1 persen perusahaan memperkirakan kondisi usaha pada 2027 akan lebih baik dibandingkan 2026. Sementara itu, 42,2 persen memperkirakan kondisi bisnis relatif sama.
Di sisi lain, 20,7 persen perusahaan justru memperkirakan kondisi usaha pada 2027 memburuk.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha belum sepenuhnya memasuki fase ekspansi agresif. Sebagian besar perusahaan masih mengambil posisi wait and see terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.
“Jika merujuk hasil survei, persepsi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2026 masih relatif berhati-hati. Kondisi dunia usaha 2027, ekspektasi memang mulai membaik, tetapi belum dominan,” ujar Shinta.
Ekonomi Masih Memberi Sinyal Positif
Di tengah kehati-hatian tersebut, sejumlah indikator ekonomi masih memberikan alasan bagi dunia usaha untuk menjaga optimisme.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh kinerja konsumsi dan aktivitas ekonomi domestik.
Sementara itu, sektor manufaktur kembali menunjukkan tanda pemulihan. PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global naik dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September 2026. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada di zona ekspansi.
Bagi dunia usaha, kombinasi pertumbuhan ekonomi dan kembalinya manufaktur ke zona ekspansi menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki tenaga untuk bergerak.
“Dari sisi domestik, ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 memang masih tumbuh 5,45%, sementara aktivitas manufaktur pada September juga kembali berada di zona ekspansi dengan PMI sebesar 52,4. Hal ini memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki momentum,” jelas Shinta.
Risiko Global Masih Membayangi
Meski demikian, ruang pertumbuhan tersebut bukan tanpa risiko.
Dunia usaha masih menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, arah suku bunga global, volatilitas nilai tukar, hingga harga energi.
Di dalam negeri, tantangan lain juga masih menunggu. Pemerintah dinilai perlu memperkuat daya beli masyarakat, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.
Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dijaga melalui stabilitas makro. Aktivitas sektor riil dan kemampuan industri untuk berekspansi juga menjadi penentu.
Reshuffle dan Kekhawatiran Pelaku Usaha
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menjadi konteks penting bagi dunia usaha karena perubahan pejabat terjadi ketika pelaku bisnis mulai menyusun strategi memasuki 2027. Reshuffle tersebut merupakan perubahan besar terbaru dalam susunan pemerintahan.
Bagi pengusaha, pergantian pejabat tidak semestinya membuat agenda ekonomi berhenti atau kembali ke titik awal.
Shinta menilai, perhatian utama dunia usaha bukan semata-mata siapa yang menempati suatu posisi, melainkan seberapa cepat agenda pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan bisa dieksekusi.
“Karena itu, bagi dunia usaha, faktor yang paling menentukan memasuki 2027 adalah seberapa cepat pemerintah dapat menerjemahkan agenda kebijakan menjadi implementasi yang konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” tutur Shinta.
Menurut dia, stabilitas makroekonomi perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, serta peningkatan daya saing industri.
Jika berbagai faktor tersebut dapat dijaga, ruang bagi investasi dan ekspansi bisnis tetap terbuka.
Pengusaha Minta Kepastian, Bukan Sekadar Kebijakan
Pada akhirnya, persoalan terbesar bagi dunia usaha bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi kepastian untuk mengambil keputusan.
Investasi membutuhkan horizon waktu menengah hingga panjang. Karena itu, perubahan kebijakan yang terlalu sering atau implementasi yang tidak konsisten dapat memengaruhi keberanian perusahaan dalam melakukan ekspansi.
“Pada akhirnya, dunia usaha membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: policy certainty dan execution certainty. Pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum,” ucap Shinta.
Dia berharap pemerintah menjaga kesinambungan program yang sudah berjalan, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan (bottleneck), serta memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Yang kami harapkan justru kesinambungan program yang baik, percepatan penyelesaian berbagai bottleneck, serta koordinasi pemerintah yang semakin efektif dalam mendukung investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.(Sio)
Tinggalkan Balasan