BOYOLALI,HARIAN7. COM– Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong tidak sekadar menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok, melainkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus penyerap hasil panen petani.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta promosi koperasi yang sudah beroperasi digencarkan. Langkah ini penting agar masyarakat mengetahui manfaatnya sekaligus memanfaatkan keberadaan koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau operasional KDMP di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa (20/10/2026). Ia menekankan, koperasi yang telah aktif harus menjangkau warga, menyediakan sembako murah, serta membuka akses pemasaran bagi produk lokal dan UMKM.
“KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat. Masyarakat harus di-woro-woro (diberi tahu) kalau sudah operasional untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP jual bahan pokok penting dengan harga murah,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, keberadaan KDMP harus memberikan manfaat nyata. Bukan hanya menyediakan barang kebutuhan pokok, koperasi juga diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dengan menghubungkan petani sebagai produsen langsung dengan pasar demi mendukung swasembada pangan.
“Potensi desa harus digalang. KDMP merupakan off-taker (penyerap) produk-produk desa, termasuk di dalamnya hasil pangan dan UMKM,” ujarnya.
Sebagai off-taker, KDMP bertugas menyerap produk petani dan pelaku UMKM setempat. Dengan begitu, koperasi berpeluang memperluas pasar produk desa sekaligus memotong rantai distribusi yang selama ini melambungkan harga di tingkat konsumen.
Manfaat ini mulai dirasakan Sri Mulyani, warga Desa Banyudono, Boyolali. Ia memilih berbelanja di KDMP karena harga kebutuhan pokok lebih murah dan lokasinya dekat dari rumah. Ia mencontohkan, minyak goreng yang di pasaran dijual Rp22 ribu, di KDMP hanya Rp16 ribu.
“Ini bukanya baru saja. Sudah beberapa kali beli di sini, sekarang beli minyak goreng dan terigu. Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah, sehingga kebutuhan di rumah terpenuhi,” kata Sri Mulyani.
Ahmad Luthfi menjelaskan, KDMP juga diproyeksikan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan komoditas bersubsidi seperti beras, minyak goreng, dan gas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berkomitmen mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 20 Oktober 2026, terdapat 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.427 unit (63 persen) telah beroperasi, sedangkan 3.096 unit (37 persen) masih dalam tahap persiapan. Adapun jumlah gedung KDKMP yang rampung terbangun mencapai 5.895 unit.
Dari sisi pengembangan usaha, sebanyak 4.432 koperasi memiliki satu gerai, 749 koperasi memiliki dua gerai, 175 koperasi memiliki tiga gerai, 28 koperasi memiliki empat gerai, 39 koperasi memiliki lima gerai, tiga koperasi memiliki enam gerai, dan satu koperasi memiliki tujuh gerai.
Luthfi mengakui, sejumlah KDMP belum beroperasi karena terkendala infrastruktur pendukung, seperti pasokan listrik, minimnya kendaraan operasional, hingga keterlambatan pasokan barang dagangan.
Untuk mempercepat operasional koperasi yang masih bersiap, ia mendorong pengurus KDMP belajar langsung dari koperasi yang sudah berjalan, khususnya terkait tata kelola, manajemen gerai, hingga sistem titip jual (konsinyasi) dengan UMKM lokal.
“Manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah jalan. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya menganggur,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan