DEPOK | HARIAN7.COM — Sri Heryanti selaku Turut Tergugat II memberikan tanggapan atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Edmon Johan terkait sengketa kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok.
Melalui kuasa hukumnya, Andi Tatang Supriyadi, Sri Heryanti menilai gugatan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kejelasan status dan dasar hukum Edmon Johan yang mengklaim dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pejabat (Pj) Ketua Kadin Kota Depok.
Dalam tanggapannya, pihak Sri Heryanti menilai penggunaan sejumlah istilah tersebut tidak konsisten. Menurut Andi Tatang, perbedaan antara PAW, Plt, Pjs, dan Pj bukan sekadar persoalan istilah, melainkan berkaitan dengan dasar kewenangan, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, hingga pihak yang memiliki kewenangan menetapkan.
“Penggugat seharusnya menjelaskan secara tegas dalam kapasitas apa Penggugat sebenarnya diangkat, siapa pihak yang berwenang mengangkat, berdasarkan keputusan apa Penggugat memperoleh kedudukan tersebut, serta apakah keputusan tersebut telah memperoleh pengesahan dari organisasi yang berwenang,” ujar Tatang dalam tanggapan tertulisnya,Senin (7/9/2026)
Sri Heryanti Persoalkan Dasar Kewenangan Edmon Johan
Menurut Tatang, gugatan Edmon Johan tidak secara konsisten menjelaskan sejak kapan dirinya memperoleh kewenangan secara sah sebagai Ketua, Pj, Plt, atau Pjs Kadin Kota Depok.
Pihak Sri Heryanti juga menyoroti kedudukan Edmon Johan sebagai Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi dalam kepengurusan Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026.
Tatang menegaskan, posisi tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada Edmon Johan untuk menjalankan fungsi Ketua Kadin Kota Depok.
“Perubahan kedudukan dari seorang pengurus menjadi Ketua/Pj/PLT/PJS harus dilakukan berdasarkan mekanisme organisasi yang sah serta keputusan pejabat atau organ organisasi yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkannya,” katanya.
Rapat Pleno 3 Desember Belum Dianggap Final
Sri Heryanti melalui kuasa hukumnya juga mempersoalkan penggunaan hasil Rapat Pleno Kadin Kota Depok pada 3 Desember 2025 sebagai dasar klaim kepemimpinan Edmon Johan.
Tatang menyebut, berdasarkan uraian Edmon Johan sendiri, hasil rapat tersebut masih berupa rekomendasi yang harus mendapatkan pengesahan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Harian Lengkap dan selanjutnya dilaporkan kepada Kadin Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, pihak Sri Heryanti menilai rapat tersebut belum dapat ditafsirkan sebagai keputusan final yang otomatis memberikan kewenangan penuh kepada Edmon Johan.
“Keputusan rapat tersebut tidak dapat secara sepihak ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan final kepada Penggugat,” ujar Tatang.
Pengunduran Diri Ketua Tidak Otomatis Angkat Pengganti
Persoalan lain yang disoroti Sri Heryanti adalah surat pernyataan H. Miftah Sunandar tertanggal 4 Desember 2025 mengenai pelepasan jabatan sebagai Ketua Kadin Kota Depok.
Menurut Tatang, pelepasan jabatan dan pengisian jabatan yang kosong merupakan dua proses organisasi yang berbeda.
“Se kalipun Tergugat I telah melepaskan jabatannya, keadaan tersebut tidak serta-merta berarti Penggugat secara otomatis menjadi Ketua KADIN Kota Depok,” katanya.
Ia menyebut masih diperlukan kejelasan mengenai mekanisme pengisian jabatan, organ yang berwenang menetapkan pengganti, bentuk keputusan yang diperlukan, pengesahan, serta keputusan organisasi yang bersifat final.
Sri Heryanti Nilai Tindakan Kadin Jabar Bukan PMH
Dalam gugatannya, Edmon Johan juga mempersoalkan surat Ketua Kadin Jawa Barat tertanggal 9 Februari 2026 mengenai penangguhan pelaksanaan pengukuhan serta surat 25 Februari 2026 yang pada pokoknya membatalkan atau mencabut pengangkatan Edmon Johan sebagai Plt/Pjs Kadin Kota Depok.
Atas hal tersebut, pihak Sri Heryanti berpandangan tindakan Kadin Jawa Barat tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Menurut Tatang, langkah penangguhan, klarifikasi, evaluasi, maupun permintaan penyelesaian terhadap proses pergantian kepengurusan perlu dilihat dalam konteks adanya keberatan dari sejumlah pihak internal Kadin.
“Keberadaan keberatan tersebut merupakan keadaan faktual yang wajar menjadi bahan pertimbangan organisasi untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi sebelum memberikan pengesahan,” ujar Tatang.
Unsur PMH Dinilai Belum Terbukti
Pihak Sri Heryanti juga menilai gugatan PMH tidak cukup hanya didasarkan pada ketidaksepahaman terhadap keputusan organisasi.
Tatang mengatakan, Edmon Johan tetap harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta dasar yang menunjukkan tindakan para pihak bertentangan dengan hukum.
“Penggugat belum menunjukkan secara konkret perbuatan mana dari masing-masing Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, apa bentuk kesalahannya, serta kerugian nyata apa yang secara langsung ditimbulkan,” kata Tatang.
Selain itu, aktivitas yang telah dilakukan Edmon Johan setelah mengklaim dirinya sebagai Plt/Pjs, seperti audiensi dengan pemerintah, pihak swasta, dan lembaga keuangan, dinilai tidak otomatis membuktikan keabsahan kedudukannya.
Menurut pihak Sri Heryanti, keabsahan jabatan ditentukan berdasarkan prosedur dan keputusan organ yang berwenang, bukan berdasarkan banyaknya kegiatan yang telah dilakukan.
Tinggalkan Balasan