Laporan: Tambah Santoso
KUDUS | HARIAN7.COM – Niat hati menormalisasi sungai, apa daya justru memicu polemik baru. Proyek normalisasi Sungai Wulan di Dukuh Karangturi, Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini menuai protes keras dari warga setempat.
Pasalnya, material tanah dan lumpur hasil pengerukan sungai dibuang begitu saja ke atas lahan bersertifikat Hak Milik (SHM) milik warga tanpa ada izin maupun sosialisasi sebelumnya. Proyek ini pun memunculkan tanda tanya besar terkait profesionalisme pelaksana proyek di lapangan.
Berdasarkan informasi di lapangan, pada awal pengerjaan, material tanah memang dibuang ke tanah bengkok milik Pemerintah Desa Setrokalangan. Namun, di tengah proses pengerjaan, alat berat mulai membuang material ke lahan pribadi warga yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) desa setempat.
Hal ini memicu reaksi keras. Pada Senin (3/8/2026) siang, sebanyak 10 orang warga Dukuh Karangturi sepakat bersatu untuk menolak aksi yang mereka nilai sebagai penyerobotan lahan berkedok pembuangan material proyek.
“Awalnya tanah hasil kerukan dibuang ke tanah bengkok desa, tetapi sekarang dipindahkan ke lahan SHM milik warga. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan polemik. Dasar penggunaan lahan pribadi ini apa? Izinnya dari mana?” tegas Muhammad Sahid, perwakilan warga Dukuh Karangturi.
Selain mendesak transparansi terkait Standard Operating Procedure (SOP) pembuangan material, Sahid juga menyuarakan kecurigaan warga mengenai ke mana perginya tanah hasil pengerukan tersebut. “Saya menduga ada indikasi bahwa tanah normalisasi itu dijual ke luar desa,” imbuhnya.
Keresahan ini langsung mendapat respons dari Ketua Lembaga Anak Bangsa Pejuang Pancasila Kabupaten Kudus, Riyanto. Ia menegaskan akan mengawal kasus ini. “Kami akan menindaklanjuti dan mengawal tuntas kasus ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, agar hak-hak mereka tidak diinjak-injak oleh kepentingan proyek,” janjinya.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Setrokalangan, Didik Handono, mengklaim bahwa insiden ini hanyalah buntut dari miskomunikasi. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Didik menjelaskan bahwa kesepakatan awal pengurukan material seharusnya hanya seluas tiga bahu di area tanah bengkok desa.
“Terkait pengurukan, awalnya di bengkok desa saja. Tapi pengertian dari pelaksana proyek, yakni PT Basuki Rahmanta Putra (BRP), tiga bahu itu disangka tiga hektare. Jadi malah mengurug di tanah warga lain yang notabene milik Poktan,” jelas Didik.
Ironisnya, Didik mengakui bahwa batas ukur lahan yang seharusnya menjadi patokan ternyata belum diukur sama sekali, dan rencana pengukuran baru akan dilakukan belakangan. Terkait dugaan penjualan tanah normalisasi ke luar desa, Didik menampik keras hal tersebut. “Tidak ada yang dijual ke luar desa, Mas. Itu tidak benar,” dalihnya.
Sementara itu, perwakilan PT Basuki Rahmanta Putra (BRP), Johan, yang dipanggil oleh Kades Didik, mengakui kelalaian pihaknya.
“Memang benar ada kesalahpahaman terkait pengurukan. Saya pikir tiga bahu itu tiga hektare, ternyata bukan,”Jelas Johan.
Terkait gunungan tanah kerukan yang telanjur menimbun lahan pribadi warga, Johan berjanji perusahaannya akan bertanggung jawab. Pihaknya menyatakan siap menerjunkan kembali alat berat untuk mengeruk ulang dan memindahkan material tanah yang menutupi lahan SHM warga.
Kini, warga Desa Setrokalangan menanti realisasi dari janji PT BRP. Publik pun menunggu, apakah “miskomunikasi” pengukuran lahan yang terkesan amatiran ini akan benar-benar diselesaikan secara tuntas, atau sekadar janji manis untuk meredam gejolak warga.
Tinggalkan Balasan