Laporan: Muhamad Nuraeni
SALATIGA | HARIAN7.COM – Di ruang sidang, hukum berbicara tentang pasal. Di ruang keluarga, hukum sering kali berhadapan dengan realitas yang jauh lebih rumit: relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, budaya diam, hingga tafsir norma yang diwariskan turun-temurun.
Di titik inilah persoalan kekerasan berbasis gender (KBG) menemukan ruang perdebatan baru. Bukan sekadar tentang siapa korban dan siapa pelaku, melainkan bagaimana sistem sosial dan hukum membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) II Yayasan Jallu Nusantara Indonesia (YJNI) yang digelar di Gedung Mini Theater DPRD Kota Salatiga, Kamis (27/8/2026).
Forum bertajuk “Normative Construction of Family Law in Relation to Gender Relations” tersebut mempertemukan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, hingga kelompok keagamaan.
Bukan sekadar diskusi akademik, forum ini menjadi ruang kritik terhadap cara masyarakat selama ini memahami persoalan keluarga. Sebab, banyak bentuk kekerasan masih bersembunyi di balik kalimat klasik: “itu urusan rumah tangga.”
Padahal, ketika kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan relasi terjadi, persoalannya tidak lagi menjadi urusan privat. Ia telah menjadi persoalan hukum dan tanggung jawab publik.
Data Membuka Realitas yang Selama Ini Diam
FGD II YJNI merupakan tindak lanjut dari mini survei pemetaan kondisi Kekerasan Berbasis Gender di Kota Salatiga.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender memiliki wajah yang beragam. Sebanyak 42,9 persen responden menyebut KBG muncul dalam kombinasi berbagai bentuk kekerasan.
Sementara itu, kekerasan ekonomi menjadi bentuk tunggal yang paling banyak diidentifikasi dengan angka 21,4 persen. Kekerasan seksual dan fisik masing-masing mencapai 14,3 persen, sedangkan kekerasan psikis sebesar 7,1 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak selalu hadir melalui tindakan fisik. Kontrol ekonomi, pembatasan ruang gerak, penghinaan, intimidasi, hingga penguasaan keputusan dalam keluarga dapat menjadi bentuk lain dari relasi yang tidak setara.
Ketua YJNI, Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H., C.M., SHEEL, menegaskan bahwa data lapangan tidak boleh berhenti sebagai dokumen.
Menurutnya, temuan tersebut harus dipertemukan dengan perspektif hukum, akademik, dan pengalaman lembaga yang berhadapan langsung dengan persoalan perlindungan masyarakat.
“Persoalan KBG harus dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya tindakan kekerasannya, tetapi juga akar persoalan yang melahirkan ketimpangan relasi,” ujar Nurrun.
Ketika Norma Berhadapan dengan Realitas
Dalam forum tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., memberikan perspektif mengenai bagaimana hukum keluarga dikonstruksikan dan ditafsirkan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.
Diskusi tidak berhenti pada teori hukum. Sejumlah isu sensitif dibedah, mulai dari hak asuh anak, perceraian, nafkah, poligami, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Sebab, hukum keluarga tidak hidup di ruang kosong. Ia bersentuhan langsung dengan perubahan sosial, kondisi ekonomi, dan dinamika keluarga modern.
Persoalan nafkah, misalnya, bukan hanya soal kewajiban ekonomi, tetapi juga menyangkut posisi tawar dan kemandirian anggota keluarga. Begitu pula persoalan hak asuh anak, yang tidak semata berbicara tentang hak orang tua, melainkan kepentingan terbaik bagi anak.
Budaya Diam Masih Menjadi Tantangan
Salah satu persoalan terbesar dalam kasus KBG adalah keberanian korban untuk melapor.
Hasil pemetaan YJNI menunjukkan, sebanyak 42,9 persen responden melihat adanya kombinasi berbagai hambatan dalam pelaporan.
Rasa malu menjadi hambatan tunggal terbesar dengan angka 28,6 persen, disusul rasa takut terhadap pelaku sebesar 14,3 persen. Sementara tidak mengetahui layanan pengaduan dan tekanan keluarga masing-masing sebesar 7,1 persen.
Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan KBG bukan hanya membutuhkan aturan hukum, tetapi juga ekosistem perlindungan.
Korban membutuhkan akses informasi, pendampingan, layanan hukum, serta lingkungan sosial yang tidak menyalahkan korban.
Menguji Kehadiran Negara
FGD II YJNI menjadi menarik karena mempertemukan banyak aktor yang selama ini bekerja dalam ruang berbeda.
Perwakilan Pengadilan Agama Salatiga, Pengadilan Negeri Salatiga, Kejaksaan Salatiga, Polres Salatiga, Kementerian Agama Salatiga, DP3AP2KB Kota Salatiga, Fatayat, IPPNU, KOPRI PMII, Fakultas Syariah, GMKI, GKJ, dan KUPI hadir dalam satu meja diskusi.
Pertemuan lintas institusi tersebut membawa satu pesan: persoalan kekerasan berbasis gender tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.
Hukum membutuhkan dukungan pendidikan publik. Penegakan hukum membutuhkan pemahaman sosial. Sementara masyarakat membutuhkan keberanian untuk mengubah cara pandang terhadap relasi keluarga.
FGD II YJNI akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum akademik. Ia menjadi ruang untuk menguji kembali apakah hukum keluarga telah cukup responsif terhadap perubahan zaman.
Sebab, keadilan dalam keluarga tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum melindungi mereka yang berada dalam posisi rentan.
Dari Salatiga, sebuah pertanyaan besar kembali dilemparkan: apakah hukum hanya akan mencatat kekerasan setelah terjadi, atau mampu hadir lebih awal untuk mencegahnya?
Tinggalkan Balasan