DEPOK | HARIAN7.COM – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memastikan pekerja informal di sektor persampahan akan mendapatkan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kepastian ini disampaikan setelah aksi kolaborasi nasional antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BPJS Ketenagakerjaan digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Senin (10/8/2026).
Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menjelaskan bahwa program ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran vital pemulung, pengelola bank sampah, dan pengepul dalam mengurangi beban sampah kota. Dari total 3.672 pekerja informal yang terdata, sebanyak 200 orang menerima kepesertaan pada tahap awal peluncuran.
Reni merincikan besaran iuran dan manfaat yang akan diterima para pekerja sebagai berikut:
– Besaran Iuran: Skema iuran ditetapkan sebesar Rp16.000 per orang per bulan. Angka ini disesuaikan agar tetap terjangkau bagi pekerja dengan pendapatan harian yang fluktuatif.
– Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan perlindungan berupa santunan biaya pengobatan, pemulihan, hingga pengganti penghasilan jika pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas pemilahan atau pengangkutan sampah.
– Jaminan Kematian (JKM): Menyediakan santunan tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun sebab lain, sebagai bentuk jaminan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.
– Manfaat Tambahan: Sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, peserta juga berpotensi mengakses program lain seperti Jaminan Hari Tua (JHT) tergantung pada skema kepesertaan yang dipilih dan kemampuan pembiayaan daerah.
“Kami pastikan manfaatnya nyata. Mereka tidak hanya mendapat perlindungan saat terjadi risiko, tetapi juga dihargai kontribusinya dalam memilah sampah sejak dari sumber,” ujar Reni, usai menggelar zoom meeting bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BPJS Tenaga Kerja
Pemetaan Ulang untuk Perluasan Cakupan
Meski 200 orang telah terdaftar, Reni mengakui jumlah tersebut masih jauh dari total pekerja informal yang ada. Oleh karena itu, DLHK sedang melakukan pemetaan ulang status kepesertaan untuk menghindari tumpang tindih dengan jaminan sosial yang mungkin sudah dimiliki sebagian pekerja.
Pemerintah Kota Depok juga tengah mengkaji kemungkinan mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memperluas cakupan program. “Jika dari sisi penganggaran memungkinkan, nanti akan kami usulkan agar seluruh 3.672 pekerja dapat terlindungi,” jelasnya.
Selain jaminan sosial, DLHK juga menyasar peningkatan kapasitas teknis. Para pekerja informal akan dibekali pemahaman tentang teknik pemilahan sampah yang aman dan tepat. Hal ini bertujuan agar aktivitas mereka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu secara berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, dalam sambutannya via konferensi video, menekankan bahwa perlindungan sosial ini merupakan bagian dari perubahan paradigma penanganan sampah. Isu persampahan tidak lagi sekadar berbicara tentang volume limbah, melainkan juga tentang martabat dan keselamatan manusia yang bekerja di baliknya.
Tinggalkan Balasan