DEPOK | HARIAN7.COM – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Turiman, menggelar sosialisasi tugas dan wewenang lembaga legislatif bagi warga RT 12 RW 01, Lingkungan Cipayung, Kelurahan Abadijaya. Dalam forum yang berlangsung Rabu (1/7/2026) ini, Turiman menyoroti dua isu krusial: kemudahan akses layanan publik terkait sekolah rintisan swasta gratis dan ketepatan sasaran bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
Turiman mengungkapkan bahwa saat ini jumlah Sekolah Rintisan Swasta Gratis (RSSG) di Kota Depok telah bertambah menjadi 47 sekolah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar program strategis ini dapat diakses masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
“Saat ini ada penambahan sekolah rintisan swasta gratis menjadi 47. Saya berharap untuk eksekutif tidak mempersulit warga dalam mengakses layanan tersebut. Saya percaya kalau ada yang mempersulit itu oknum, bukan kebijakan resmi,” ujar Turiman di hadapan warga RT 12 RW 01.
Pendataan Bantuan Libatkan RT/RW, Tolak Mentalitas ‘Miskin Tapi Malas’
Menyinggung masalah kesejahteraan sosial, Turiman meminta peran aktif pengurus RT dan RW dalam memverifikasi data warga penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara ketat dan transparan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan kepada pihak yang memanipulasi kondisi ekonomi.
Lebih lanjut, Turiman juga menyampaikan pesan tegas terkait etika menerima bantuan. Ia mengingatkan bahwa status ekonomi rendah tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasif atau malas bekerja.
“Dirinya meminta agar RT dan RW ikut mendata mana yang memang perlu dibantu dan mana yang tidak. Apabila ditemukan orang yang tidak mampu tapi malas, saya mengatakan tidak perlu dibantu. Karena seharusnya orang sudah susah harus lebih semangat bekerja, jangan hanya duduk santai menunggu bantuan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons beragam dari warga yang hadir. Sebagian mengapresiasi ketegasan Turiman sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan dana sosial, sementara sebagian lain menilai pendekatan ini perlu disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang konkret agar warga memiliki modal untuk bangkit mandiri.
Turiman menutup sosialisasinya dengan mengajak warga Abadijaya untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota. Ia menegaskan bahwa Komisi D siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Tinggalkan Balasan