Laporan: Muhamad Nuraeni

KAB.SEMARANG | HARIAN7.COM – Kesadaran hukum masyarakat tidak cukup hanya dibangun ketika persoalan hukum muncul. Pemahaman sejak dini mengenai hak, kewajiban, serta akses memperoleh keadilan menjadi kunci agar warga mampu menghadapi persoalan hukum secara tepat.

Semangat itulah yang dibawa Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) UIN Salatiga dalam kegiatan Penyuluhan Bidang Hukum, Wawasan Kebangsaan, dan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum yang digelar Pemerintah Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Rabu (22/7/2026).

Bertempat di Balai Desa Banyubiru, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang berlaku saat terjadi konflik, melainkan instrumen perlindungan yang menjamin hak setiap warga negara.

Kegiatan ini diikuti perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat rentan dan marginal. Selain PUSBAKUM UIN Salatiga, hadir pula Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Dalam penyuluhan tersebut, PUSBAKUM UIN Salatiga melalui Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., menekankan pentingnya membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa setiap warga memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial.

“Hukum bukan hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga menjadi sarana perlindungan, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan,” disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain memberikan pemahaman hukum, PUSBAKUM UIN Salatiga juga memperkenalkan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan tersebut mencakup konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, pendampingan, hingga rujukan penyelesaian perkara.

Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengapresiasi kehadiran PUSBAKUM UIN Salatiga yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang benar dan terpercaya.

“Atas nama Pemerintah Desa Banyubiru, kami mengucapkan terima kasih kepada PUSBAKUM UIN Salatiga yang telah hadir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami persoalan hukum yang dihadapi maupun langkah penyelesaiannya,” ujar Sri Anggoro.

Ia menilai keterbatasan pemahaman hukum sering membuat masyarakat ragu dalam mengambil keputusan, bahkan tidak jarang memperoleh informasi yang keliru terkait persoalan hukum.

Karena itu, Pemerintah Desa Banyubiru berharap kerja sama dengan PUSBAKUM UIN Salatiga dapat terus berlanjut melalui kegiatan edukasi maupun pendampingan hukum bagi warga.

Sementara itu, Nurrun Jamaludin menjelaskan bahwa kehadiran PUSBAKUM UIN Salatiga tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan, tetapi juga membuka akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa.

“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak sendirian ketika menghadapi persoalan hukum. Pos Bantuan Hukum Desa hadir sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi, berkonsultasi, dan mendapatkan pendampingan hukum sejak awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu merasa takut atau bingung ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan pendampingan sejak dini, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai aturan yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, PUSBAKUM UIN Salatiga berharap masyarakat Banyubiru semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus mengetahui bahwa negara menyediakan mekanisme bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga terkait ini menjadi langkah memperluas akses keadilan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.

PUSBAKUM UIN Salatiga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan bantuan hukum yang profesional, inklusif, dan mudah dijangkau, sehingga budaya sadar hukum dapat tumbuh di tengah masyarakat.(*)