JAKARTA | HARIAN7.COM – Pemerintah mulai membuka babak baru dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) virtual yang nantinya menjadi tiket utama untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan potongan layanan di sejumlah sektor strategis.
Kartu digital ini hadir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas. Melalui regulasi tersebut, penyandang disabilitas berhak memperoleh konsesi minimal 20 persen pada berbagai layanan publik dan sektor usaha.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, KPD bukan sekadar identitas, melainkan instrumen agar penyandang disabilitas lebih mudah mengakses hak-haknya.
“Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Penyandang Disabilitas. Bisa disebut juga KPD,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Menurut dia, KPD akan menjadi syarat untuk mendapatkan berbagai konsesi di sembilan sektor penting, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, hingga olahraga.
Dari Data Nasional Menuju Hak Nyata
Kemensos tidak menerbitkan KPD secara sembarangan. Data penerima berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD).
Gus Ipul menyebut, dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam DTSEN, lebih dari 4 juta orang telah selesai diverifikasi dan mendapatkan KPD.
“Alhamdulillah, per hari ini sudah lebih dari 4 juta telah terverifikasi dan diterbitkan kartu penyandang disabilitas,” katanya.
Pemerintah menargetkan lebih dari separuh penyandang disabilitas sudah memiliki KPD pada 2026. Seluruh penyandang disabilitas ditargetkan terdata dan memiliki kartu tersebut pada 2027.
Bisa Dicek Lewat Aplikasi
Untuk memastikan kemudahan akses, masyarakat dapat mengecek status kepemilikan KPD melalui aplikasi Cek Bansos atau laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Bagi penyandang disabilitas yang belum masuk dalam daftar, pengajuan pembaruan data dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos, sistem SIKS-NG di tingkat kelurahan, maupun layanan Kemensos.
Menariknya, selama masa peralihan, pemerintah tidak menutup akses bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD. Mereka tetap dapat memperoleh konsesi dengan menunjukkan surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan atau dokumen lain yang sebelumnya telah diakui.
Dengan hadirnya KPD virtual, pemerintah berharap penyandang disabilitas tidak hanya tercatat dalam data nasional, tetapi juga semakin mudah mendapatkan layanan yang setara.
KPD menjadi simbol perubahan: dari sekadar pendataan menuju pemberian hak yang lebih nyata bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia.(Yuanta)
Tinggalkan Balasan