Laporan: Tambah Santoso
PATI | HARIAN7.COM – Upaya memastikan solar subsidi benar-benar dinikmati nelayan kecil terus dilakukan di Kabupaten Pati. Satpolairud Polresta Pati bersama tim gabungan lintas instansi menggelar verifikasi dan validasi lapangan penerima QR Code solar subsidi di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sektor perikanan tangkap agar tepat sasaran serta terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Verifikasi lapangan diikuti sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemerintah kecamatan, TNI-Polri, pemerintah desa, hingga kelompok nelayan dan pemilik kapal.
Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan mengatakan, validasi data menjadi tahapan penting untuk memastikan penerima subsidi sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Validasi lapangan ini penting untuk memastikan data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar sesuai dengan kondisi riil. Kami ingin memastikan solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang beraktivitas melaut, bukan pihak lain yang memanfaatkan situasi,” ujar Hendrik.
Dalam prosesnya, tim melakukan pemeriksaan administrasi berupa pencocokan dokumen kapal, identitas pemilik, serta Pas Kecil kapal. Selain itu, petugas juga melakukan dokumentasi digital dengan pengambilan foto kapal yang dilengkapi titik koordinat GPS.
Pemeriksaan fisik kapal turut dilakukan untuk mencocokkan identitas lambung, dokumen kepemilikan, serta alat tangkap yang digunakan. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan solar masing-masing kapal berdasarkan kapasitas mesin dan frekuensi melaut.
Hasil perhitungan itu nantinya digunakan untuk menentukan kuota BBM subsidi yang tercantum dalam QR Code.
Bagi nelayan yang mengalami perubahan kepemilikan kapal, petugas juga membantu proses pembaruan administrasi agar data yang masuk ke sistem tetap akurat.
Setelah seluruh data dinyatakan valid, petugas melakukan sinkronisasi ke sistem Subsidi Tepat MyPertamina dan basis data DKP. QR Code kemudian diterbitkan sebagai syarat pembelian solar subsidi bagi nelayan.
Hendrik mengapresiasi kerja sama para nelayan selama proses verifikasi berlangsung. Menurut dia, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok nelayan menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi penyaluran subsidi.
“Kami tidak hanya berhenti di pendataan. Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan di lapangan agar tidak ada penyimpangan,” katanya.
Ia berharap mekanisme penyaluran yang lebih terukur tersebut dapat membantu menekan biaya operasional melaut sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan kecil.
“Ketika kebutuhan bahan bakar nelayan terpenuhi dengan harga yang sesuai, biaya operasional melaut bisa ditekan. Dengan begitu, kesejahteraan dan hasil usaha nelayan kecil di Pati diharapkan bisa semakin meningkat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan