BUMDes Belum Optimal, Kepala Desa Ketanggung Akui Perlu Evaluasi dan Koordinasi

Laporan: Budi Santoso

NGAWI | HARIAN7.COM – Kepala Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Sri Joko, menyatakan belum menguasai secara rinci perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola unit usaha peternakan bebek petelur. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Rabu (22/4/2026).

Sri Joko menjelaskan, hingga kini belum dilakukan musyawarah desa (musdes) khusus untuk membahas laporan pertanggungjawaban BUMDes. Ia pun menyarankan agar penjelasan teknis mengenai pengelolaan usaha desa tersebut dikonfirmasi langsung kepada pengurus.

“Untuk laporan pertanggungjawaban, silakan langsung ke pengurus BUMDes. Mereka yang lebih memahami teknisnya,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai besaran penyertaan modal dari dana desa, Sri Joko mengaku belum mengingat angka pastinya. Ia menyebut perlu memeriksa data terlebih dahulu agar dapat memberikan keterangan yang akurat.

Di sisi lain, sekretaris desa sebelumnya menyampaikan bahwa pengurus BUMDes dinilai belum sepenuhnya siap mengelola usaha peternakan bebek petelur. Menanggapi hal itu, Sri Joko memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pengurus telah memiliki pengalaman beternak secara mandiri, sehingga dinilai memiliki dasar untuk menjalankan usaha tersebut.

“Pengurus itu sudah pernah mencoba usaha ternak sendiri, jadi sebenarnya tidak benar kalau dibilang tidak siap,” katanya.

Sri Joko juga mengakui bahwa usaha peternakan bebek petelur tersebut belum berjalan sesuai harapan. Ia menyebut belum adanya koordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten untuk pendampingan teknis. Kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan usaha desa.

Menanggapi sorotan terkait pemahamannya atas progres BUMDes, Sri Joko menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya tidak mengetahui kondisi yang ada. Menurut dia, hanya beberapa aspek yang belum sempat dipelajari secara detail.

“Bukan tidak tahu semuanya, hanya kebetulan beberapa pertanyaan yang ditanyakan itu yang saya belum tahu. Nanti akan saya cek lagi datanya,” ujarnya.

Selain persoalan BUMDes, perhatian juga tertuju pada aktivitas Sri Joko di luar jabatannya sebagai kepala desa. Ia disebut masih menjalankan praktik keperawatan dan menerima pasien. Sejumlah pihak menilai hal tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian kewenangan profesi dan pembagian waktu dengan tugas pemerintahan desa.

Menanggapi informasi tersebut, Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk meminta penjelasan langsung dari yang bersangkutan.

“Saya baru mendapat informasi ini. Nanti akan kami panggil untuk dimintai keterangan terkait aktivitas tersebut,” ujar Agus.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lanjutan dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai evaluasi pengelolaan BUMDes serta aktivitas praktik keperawatan tersebut. Pemerintah kecamatan menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.(*)