Polemik UHC ,Turiman Nilai Framing UHC Sekadar Soal Anggaran Keliru

DEPOK | HARIAN 7.COM –Pasca dihentikannya sementara program Universal Health Coverage (UHC), muncul narasi dari sebagian kalangan yang mempersoalkan kebijakan tersebut secara parsial dan menyederhanakan persoalan seolah semata-mata berkaitan dengan anggaran.

Komisi D DPRD Kota Depok menilai narasi yang membingkai UHC hanya sebagai masalah keuangan adalah keliru. Menurutnya, framing tersebut dapat membangun kesan seolah layanan kesehatan dihentikan, padahal pada kenyataannya pelayanan kesehatan tetap berjalan.

“Perbedaan pendapat itu wajar. Namun jika kritik dibangun di atas penyederhanaan yang menyesatkan, publik bisa salah paham. Jangan sampai masyarakat dibodohi,” tegasnya,Rabu (04/02/2026)

Ia menjelaskan bahwa UHC bukan sekadar soal keberanian mengalokasikan anggaran atau keputusan politik jangka pendek. Lebih dari itu, UHC menyangkut bagaimana negara mengelola sistem kesehatan agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan, tanpa mengorbankan keberlanjutan layanan ke depan.

“Ini bukan soal mau atau tidak mau, apalagi soal berani atau tidak berani. Ini soal tanggung jawab negara dalam mengatur kebijakan kesehatan secara adil dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa penyesuaian kebijakan jaminan kesehatan berarti penghapusan layanan. Menurutnya, layanan dasar kesehatan tetap tersedia di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk untuk penanganan kasus darurat.
Terkait proses verifikasi administrasi yang diterapkan pemerintah daerah, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk mempersulit warga, melainkan sebagai mekanisme agar bantuan negara tidak salah sasaran.

“Verifikasi itu penting supaya bantuan negara benar-benar diterima oleh warga yang berhak, terutama masyarakat kurang mampu,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, besarnya anggaran harus diiringi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, bukan kebijakan populis yang hanya mengejar simpati jangka pendek.

“Kebijakan kesehatan tidak boleh didorong oleh logika populisme jangka pendek. Negara tidak dinilai dari janji besar, tetapi dari sistem yang berjalan dan melindungi warganya,” katanya.

Komisi D DPRD Kota Depok juga mengingatkan media dan tokoh publik agar berhati-hati dalam menggunakan judul maupun pernyataan yang terlalu sensasional tanpa konteks yang utuh. Narasi semacam itu dinilai berpotensi memicu kepanikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan yang sejatinya tetap berjalan.
DPRD Kota Depok, lanjutnya, terbuka terhadap kritik dan evaluasi kebijakan. Namun, kritik yang membangun harus didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi yang menyederhanakan persoalan yang kompleks.

“Yang paling penting, tidak ada warga yang ditinggalkan dan tidak ada kebijakan yang dijalankan tanpa tanggung jawab,” pungkasnya.