Wali Kota Salatiga Tegaskan Perbaikan Sistem Pajak Daerah, Bukan Kenaikan Tarif

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, didampingi Wakil Wali Kota, Nina Agustin, serta Sekretaris Daerah, Wuri Pujiastuti, memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pajak Daerah di Ruang Kerja Wali Kota, Senin (24/9/2025).

Acara strategis ini turut dihadiri Wakapolres Salatiga, Kasat Pol PP, Plt. Kepala BPKPD, Kepala Bagian Hukum Setda, Inspektur Pembantu Inspektorat, perwakilan Kejaksaan Negeri Salatiga, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam arahannya, Wali Kota Robby menegaskan bahwa pajak daerah adalah tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menolak cara instan dengan menaikkan tarif pajak dan retribusi.

“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan sistem yang lebih baik, bukan dengan menaikkan pajak. Kita harus menutup kebocoran, mengoptimalkan aset, dan memperbaiki manajemen agar hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Robby.

Jenis pajak yang menjadi sorotan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, pajak jasa perhotelan, pajak hiburan, hingga pajak kendaraan bermotor. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, Pemkot Salatiga bahkan memberikan stimulus berupa potongan PBB hingga 30% pada periode Maret–Juni 2025, serta penghapusan denda tunggakan kendaraan bermotor.

Meski beberapa sektor masih lesu—seperti BPHTB, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak reklame, hingga pajak hotel—Robby tetap optimis. Ia menilai, perbaikan sistem, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci mendongkrak realisasi pajak.

Wakil Wali Kota Nina Agustin menyoroti persoalan parkir yang belum tergarap maksimal.

“Ada titik-titik parkir yang belum termaksimalkan. Saya berharap Dinas Perhubungan dapat mengoptimalkan sektor ini agar lebih banyak kontribusi masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Wakapolres Salatiga yang mengusulkan kerja sama dengan Samsat untuk program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, Kasat Pol PP menegaskan telah menertibkan PKL di Lapangan Pancasila dengan menyalurkan mereka ke selter resmi.

Tak ketinggalan, pihak Kejaksaan Negeri Salatiga memaparkan upaya asset tracking terhadap perusahaan penunggak pajak. Kejari juga menyebut masih ada proses penyetoran kelebihan pembayaran proyek serta penyidikan terkait Bank Salatiga yang terus berjalan.

Menutup rapat, Wali Kota Robby kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pajak daerah bukan diukur dari seberapa tinggi angka penerimaan, melainkan dari kualitas sistem yang transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata.

“PAD harus meningkat karena sistemnya yang lebih baik, bukan karena masyarakat dibebani. Semua stakeholder harus bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat agar program pemerintah, khususnya pajak daerah, mendapat dukungan penuh,” pungkasnya.(*)