Dugaan TPPU Dana Haji, Maktour Digeruduk Jemaah

Jurnalis : Ilham

JAKARTA | HARIAN7.COM – Ratusan calon jemaah haji yang tergabung dalam Aliansi Jamaah Muslim Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Maktour, travel penyelenggara haji dan umrah ternama. Massa menuding perusahaan tersebut ikut terlibat dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kuota haji tahun 2023–2024.

Aksi ini dipicu oleh batalnya keberangkatan 8.400 calon jemaah haji reguler pada 2024. Mereka adalah jemaah yang telah menunggu antrean hingga 14 tahun, namun gagal berangkat akibat dugaan manipulasi distribusi 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Sesuai aturan, 92% kuota seharusnya dialokasikan untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kenyataannya, pembagian dilakukan 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus, sehingga ribuan calon jemaah reguler tersingkir.

“Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ada praktik mafia haji yang jelas merugikan ribuan calon jemaah. Kami menduga kuat ada indikasi TPPU dalam skandal ini,” tegas Adis, Koordinator Aksi Aliansi Jamaah Muslim Indonesia, Kamis, (28/08/2025).

Dalam aksinya, Aliansi Jamaah Muslim Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:

1. Meminta KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan penyelewengan kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama.

2. Mendesak KPK menyelidiki seluruh aset yang terkait dengan perkara ini, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

3. Mengusut dugaan keterlibatan oknum bos Maktour dalam skandal kuota haji, termasuk indikasi upaya penghilangan barang bukti saat penggeledahan.

4. Mendesak Kementerian Agama RI mencabut seluruh izin usaha penyelenggara haji yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji.

Aliansi juga menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai aparat penegak hukum benar-benar membuka seluruh skandal mafia haji. “Uang umat jangan dijadikan bancakan. Kami akan terus turun ke jalan hingga keadilan ditegakkan,” tutup Adis.

Massa Aksi kemudian melanjutkan ke gedung KPK dan Kementrian Agama. (*)