Embung Mangkrak di Kampung Wabup: Dari Lapangan Bola Jadi Proyek Gagal, Ini Penjelasan Nur Arifah

Laporan: Andi Saputra | Editor: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Satu proyek, dua cerita. Embung mangkrak di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, kembali jadi perbincangan. Bukan cuma soal kondisinya yang rusak dan tak berfungsi, tapi juga karena kisah di baliknya—tentang proses peralihan lapangan bola menjadi embung, hingga aroma dugaan proyek “bagi-bagi kue” yang mulai tercium.

Wakil Bupati Semarang, Hj. Nur Arifah, yang saat proyek ini berjalan masih menjabat sebagai Kepala Desa Rembes, akhirnya buka suara. Saat dikonfirmasi harian7.com melalui sambungan WhatsApp pada Selasa (22/7/2025), ia menjelaskan bahwa lapangan bola yang kini berubah jadi embung sebenarnya sudah tidak layak pakai sejak lama.

“Lapangan itu sudah lama, itu tidak bisa difungsikan untuk lapangan. Karena jika kering, tanah pecah-pecah, malah hujan itu bletok. Jadi susah,” katanya.

Dari Tempat Main Bola Jadi Tempat Tali Sapi

Tak hanya tak layak untuk olahraga, Nur Arifah juga menyebut bahwa sebelum berubah jadi embung, area tersebut sempat dimanfaatkan warga untuk menggembala sapi.

“Pangon itu untuk yang punya sapi, itu ditali di situ,” ungkapnya.

Terkait proses peralihannya, ia menegaskan semua sudah melalui mekanisme musyawarah desa. “Sudah melalui musyawarah, semuanya lengkap. Ada musyawarah, ada persetujuan BPD dan lain sebagainya itu lengkap. Kita mengajukan itu juga dengan segala ketentuan itu,” ujarnya.

Menurutnya, tujuan embung ini mulia: untuk kebutuhan air rumah tangga warga, pengairan sawah, hingga rencana kerja sama dengan PDAM. Namun, ketika ditanya soal mutu bangunan, Nur Arifah justru mengaku tidak tahu-menahu.

“Saya tidak tahu untuk proses pembangunan itu. Terus akhirnya ya kurang bagus,” katanya singkat.

Dibangun Pakai Uang Negara, Tapi Tak Berfungsi

Diberitakan sebelumnya, Embung Desa Rembes dibangun tahun 2023 dengan dana dari APBN. Namun dua tahun berselang, yang tersisa justru tanda tanya besar. Proyek yang sedianya bermanfaat bagi masyarakat, kini rusak di sana-sini. Dinding retak, tanggul ambrol, dan sistem drainase yang tak bekerja.

Yang bikin banyak orang mengernyit: proyek ini berdiri di kampung halaman sang wakil bupati, dan dibangun saat dirinya masih menjabat kades. Pelaksananya PT Dahlia Mutiara Utama, dengan pengawasan dari PT Ika Adya Perkasa. Namun dalam praktiknya, muncul dugaan kuat bahwa proyek ini tak berjalan normal sejak awal.

Beberapa LSM bahkan sempat menyuarakan kritik. Namun seperti biasa, suara-suara itu cepat tenggelam sebelum sempat ditindaklanjuti. Kini, publik kembali bertanya: ada apa di balik embung mangkrak ini?

Kritik LSM: “Minim Kajian, Asal Jadi!”

Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Majapahit Nusantara terang-terangan menyebut proyek ini sejak awal bermasalah.

“Kalau dari awal saja perencanaannya lemah, bagaimana mungkin hasilnya bisa bermanfaat? Ini jelas-jelas mengabaikan kepentingan masyarakat,” tegas Widodo, Humas LAPK Majapahit Nusantara.

Ia menilai pengawasan terhadap proyek ini sangat minim, bahkan terkesan asal-asalan. Dari investigasi HARIAN7.COM, muncul dugaan bahwa proyek ini hanya jadi ajang pembagian rejeki antar segelintir pihak. Pola lama yang terus berulang: proyek jalan, anggaran cair, rakyat gigit jari.

Akan Diusut atau Dibiarkan?

Kini, warga hanya bisa berharap pada aparat penegak hukum. Apakah proyek embung ini akan benar-benar diusut tuntas? Ataukah akan kembali jadi kisah basi yang tenggelam bersama lumpur-lumpur di dasar embung?

Satu hal pasti, kami akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini—agar pembangunan benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu saja.(*)

Berita sebelumnya: