Tanggapan Bupati Cilacap Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda RPJMD 2025-2029

Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng

CILACAP, Harian7.com – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman berikan tanggapan Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa, (03/06/2025).

Menurut Bupati, RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan permasalahan permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya ialah permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur.

“Penyusunan Raperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, dan pengukuran indikator yang jelas,” katanya di ruang Rapat Paripurna DPRD Cilacap.

Bupati menambahkan, keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder, baik melalui forum konsultasi publik, musrenbang maupun penjaringan masukan melalui media sosial telah dilakukan untuk memastikan, bahwa rencana pembangunan yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan untuk mengatasi isu strategis daerah.

“Selain itu, perlu kami sampaikan, bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap telah terintegrasi dan selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan, baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional,” jelasnya.

Terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk menyeselaikan itu semua dengan mengambil langkah-langkah konkret.

“Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, kami akan mengambil langkah-langkah konkret, antara lain, pemberian jaminan perlindungan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan kualitas data sasaran, pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses kantong-kantong kemiskinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk infrastruktur, peningkatan fasilitas jalan dan jembatan yang baik, jaringan irigrasi yang lancar serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai telah menjadi prioritas program Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

“Berkaitan dengan pemerataan pembangunan akan menjadi fokus perhatian kami untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat akan dapat merasakan dampak dari kegiatan pembangunan yang kita laksanakan,” lanjut Syamsul.

Terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap sependapat dengan saran Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal seperti di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Ke depan kami akan memperkuat hilirisasi serta modernisasi sektor pertanian yang didukung oleh petani-petani milenial yang handal untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal,” katanya.

Sebagai pemimpin daerah, Syamsul berkomitmen penuh untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan ikhtiar dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mencapai Cilacap yang MAJU dan BESAR,” pungkasnya. (*)