Pasokan LPG 3 Kg Ditambah 1,1 Juta Tabung, Pertamina JBT Antisipasi Lonjakan Konsumsi Ramadan

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Menjelang Ramadan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menambah pasokan LPG 3 kilogram sebanyak 1,1 juta tabung atau setara 3.544 metrik ton untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Distribusi tambahan dimulai 17 Februari 2026. Dari total itu, 144 ribu tabung dialokasikan ke DIY, sementara lebih dari 1 juta tabung digelontorkan ke Jawa Tengah. Volume tersebut setara lebih dari 75 persen di atas penyaluran normal harian.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga yang biasanya melonjak selama Ramadan. Kenaikan konsumsi LPG pada periode tersebut kerap dipicu meningkatnya aktivitas memasak masyarakat.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, mengatakan perusahaan memastikan stok dalam kondisi andal hingga ke level distribusi paling hilir.

“Kami memastikan tambahan fakultatif ini dapat menjaga kehandalan stok di lapangan, terutama di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan LPG 3 kg selama Ramadan,” ujar Taufiq.

Selain menjaga pasokan, Pertamina juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran subsidi. Masyarakat mampu diminta beralih menggunakan LPG nonsubsidi, yakni Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg, agar distribusi LPG 3 kg tetap menyasar kelompok yang berhak.

“Kami imbau kepada masyarakat sebaiknya dapat melakukan pembelian produk LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Selain stoknya terjamin, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni paling murah di Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000. Apalagi sekarang lokasi pangkalan terdekat dengan tempat tinggal dapat diakses dengan mudah melalui subsiditepatlpg.mypertamina.id,” tuturnya.

Regional JBT menyatakan komitmennya menjaga kelancaran distribusi energi selama Ramadan, momentum ketika stabilitas harga dan daya beli menjadi perhatian pemerintah daerah di Jawa Tengah dan DIY.