HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Semarang Raih Penghargaan Tertinggi Dari LKPP

Laporan: Shodiq

KAB. SEMARANG | HARIAN7.COM – Apel besar peringatan Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang di Alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, Sabtu (15/3/2025), menjadi momentum istimewa bagi daerah ini. Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Semarang menerima penghargaan tertinggi dalam bidang pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha, didampingi Wakil Bupati Hj. Nur Arifah, menerima penghargaan Desa Matang Pengadaan Level 5 (optimal) yang diberikan kepada Desa Banyubiru. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Dwi Satrianto, mewakili Kepala LKPP Hendrar Prihadi usai apel.

Baca Juga:  Bayi Baru Lahir Ditemukan di Persawahan Boyolali, Polisi Selidiki Pelaku

“Desa Banyubiru memperoleh nilai tertinggi dari sepuluh desa se-Indonesia yang menjadi pilot project penilaian kematangan pengadaan barang dan jasa di desa,” terang Dwi Satrianto.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa Banyubiru tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah. Termasuk adanya peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti dengan penerapan prosedur operasional standar oleh pemerintah desa.

Diakuinya, hasil penilaian di Banyubiru melebihi ekspektasi karena menunjukkan pencapaian luar biasa. Salah satu faktor utama adalah adanya peraturan kepala desa yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Baca Juga:  Mayat Pria Ditemukan di Kebun Belakang Kantor Kecamatan Sidomukti, Ada Pesan Tragis Terakhir

“Hal ini sesuai dengan perintah Presiden agar anggaran untuk desa juga harus berputar di desa itu sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan regulasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat setempat.

Baca Juga:  Puluhan Ormas dan LSM Tergabung di Parlemen Jalanan, Berkomitmen Suarakan Aspirasi Masyarakat dan Kawal Kinerja Pemerintah Ditengah Pandemi Covid-19

“Jadi jika ada program pembangunan fisik, materialnya dibeli dari toko lokal. Pengadaannya tetap memperhatikan peraturan dari Bupati Semarang tentang pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang mengalami peningkatan.

“IPM sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat naik menjadi 75,67 di 2024 dari sebelumnya 75,13. Angka itu di atas IPM nasional dan Jateng. Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan prevalensi angka stunting juga menurun,” paparnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!