Anggota DPD RI : Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Jateng, Butuh Ekselarasi Pembangunan Antar Kawasan

Abdul Kholiq Anggota DPD RI saat menggelar dialog dengan PWI Kendal.

Laporan: A Khozin

KENDAL | HARIAN7.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI ) Abdul kholiq mengundang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kendal guna melakukan dialog tentang Pengembangan Jawa tengah, Rabau (14/12/2022).

Acara yang digelar disalah satu kafe di jalan tentara pelajar tersebut digagas oleh DPC PPP Kabupaten Kendal.

Acara menghadirkan nara sumber, Abdul Kholik selaku anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah, dan Ketua PWI Kendal, Agus Umar, dengan Moderator Abdul Syukur, Ketua DPC PPP Kendal.

Selain yang diatas, acara juga dihadiri oleh pengurus dan anggota PWI Kendal, pengurus DPC PPP Kendal, tokoh agama, Forum Pemilih Pemula Kendal serta ibu-ibu penggiat UMKM.

Ketua PWI Kendal, Agus Umar dalam prolognya mengucapkan terima kasih atas digelarnya silaturahmi dan dialog bersama para wartawan yang bertugas di Kendal.

Menurutnya, ini adalah dialog yang kedua bersama DPD RI. Dengan digelarnya dialog, sinergitas antara PWI dengan DPD RI khususnya di Kendal terjalin dengan baik.

Usai acara harian7.com sempat melakukan wawancara dengan menanyakan, kenapa dengan anggaran yang begitu besar, Jawa tengah belum mampu mengentaskan kemiskinan yang sampai dengan tahun 2022 ini tercatat masih sebesar 11 persen, sebetulnya dimana kendalanya dan apa solusi yang harus dilakukan.

Abdul Kholiq menjawab, dari hasil pengawasan DPD RI Jawa tengah itu butuh ekselarasi pembangunan agar terjadi keseimbangan pembangunan antar kawasan.

Selain itu, harus mengarah kepada kekuatan industri yang berbasis potensi asli Jawa tengah, terutama disektor maritim, agro pertanian dan sektor pariwisata. Juga perlunya pengembanagan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mengakselerasi sekaligus menyeimbangkan pembangunan dan kawasan, skemanya zona utara porosnya semarang, zona selatan porosnya di Purwokerto dan Zona timur solo raya.

“Dengan skema ini, ada keseimbangan populasi dari 37 juta jiwa di Jawa Tengah, karakteristik daerah yang membutuhkan solusi bisa lebih fokus,” terangnya

“Selain itu ada kolaborasi yang berpotensi lebih efektif dalam membangun ekonomi di zona-zona tersebut,” tutupnya.