JAKARTA,HARIAN7.COM – Perubahan sistem pelayanan haji di Arab Saudi pada 2027 menuntut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memiliki kesiapan lebih matang. Selain memahami tugas dan kewenangan, petugas harus menguasai alur pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan perubahan sistem layanan berbasis syarikah harus diimbangi dengan kompetensi dan pemahaman menyeluruh seluruh petugas.

Hal itu disampaikan Puji saat membuka soft opening Pelatihan PPIH 1448 H/2027 M, Sabtu (21/11/2026). Pelatihan tahap daring berlangsung pada 21–27 November 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian pembekalan selama sekitar satu bulan.

Menurut Puji, pemahaman mengenai pembagian tugas dan kewenangan menjadi hal penting untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab di lapangan.

Petugas juga harus memahami pola koordinasi antara daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, hingga fawj agar seluruh proses pelayanan berjalan terpadu.

“Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci,” jelasnya.

Selain koordinasi, peserta pelatihan dituntut menguasai seluruh tahapan pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan dari Indonesia, kedatangan dan aktivitas di Arab Saudi, pelaksanaan ibadah haji, hingga proses pemulangan ke Tanah Air.

Pemahaman fikih dan tata cara ibadah haji juga menjadi materi penting. Bekal tersebut diperlukan agar petugas mampu memberikan pendampingan kepada jemaah sesuai kebutuhan selama menjalankan ibadah.

Dalam pelatihan ini, peserta turut mendapatkan materi komunikasi, termasuk bahasa Arab praktis untuk menunjang interaksi dengan jemaah maupun pihak terkait di Arab Saudi.

Puji menegaskan, kesiapan petugas tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan. Kondisi fisik, mental, serta kemampuan bekerja sama juga menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas pelayanan.

“Petugas harus siap secara kompetensi, mental, dan kemampuan fisik. Semua ini menjadi bekal penting karena amanah pelayanan jemaah berada di pundak Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum untuk memperkuat fokus penyelenggaraan haji sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Capaian positif penyelenggaraan haji sebelumnya, kata dia, harus menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi PPIH 2027 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Melalui pelatihan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berharap petugas tidak sekadar memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kondisi nyata, mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta menyelesaikan persoalan pelayanan secara cepat dan tepat.(Yuan)