INDRAMAYU,HARIAN7.COM – Tawaran bekerja di Korea Selatan dengan gaji Rp25 juta per bulan terdengar seperti jalan pintas menuju kehidupan lebih sejahtera. Namun, bagi seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Indramayu, janji manis itu justru berakhir pahit. Belum sempat menikmati gaji jutaan rupiah, korban malah berurusan dengan petugas imigrasi di Bandara Jeju karena menggunakan dokumen perjalanan ilegal.

Bukannya bekerja di pabrik atau perkebunan seperti yang dijanjikan, korban justru harus menjalani pemeriksaan selama tiga hari sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Kasus ini kini dibongkar Polres Indramayu. Dua perempuan berinisial S (58) dan SN (37) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wakil Kepala Polres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengungkapkan, keduanya memiliki peran berbeda dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban.

“Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan,” kata Tahir di Indramayu, Jumat (20/11/2026).

Kasus ini bermula pada Agustus 2026. Saat itu, korban berinisial S (48) sedang mencari pekerjaan di luar negeri. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan kedua tersangka dengan menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha dengan kontrak enam bulan yang bisa diperpanjang. Imbalannya cukup menggiurkan, yakni Rp25 juta setiap bulan.

Namun, ada harga yang harus dibayar sebelum mimpi bekerja di Negeri Ginseng itu terwujud. Korban diminta menyetorkan biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Korban pun mengikuti sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa.

“Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa,” ujar Tahir.

Ironisnya, meski biaya puluhan juta rupiah sudah disetorkan dan berbagai tahapan administrasi dijalani, korban tidak mendapatkan pembekalan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta untuk persiapan keberangkatan. Sehari kemudian, korban diterbangkan menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, perjalanan yang semula dijanjikan sebagai awal kehidupan baru justru berubah menjadi persoalan imigrasi.

Petugas imigrasi setempat mengamankan korban karena dokumen perjalanan yang digunakan dinyatakan ilegal. Korban kemudian menjalani pemeriksaan sekitar tiga hari sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.

Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap keuntungan yang diperoleh masing-masing tersangka. S diduga mendapatkan Rp5 juta, sedangkan SN memperoleh Rp10 juta dari proses perekrutan dan pemberangkatan korban.

Sementara itu, polisi menyiapkan permohonan restitusi atau ganti kerugian bagi korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Polres Indramayu juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk memberikan pendampingan pemulihan psikologis kepada korban.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur, kejelasan kontrak kerja, dokumen perjalanan, serta prosedur penempatan sebelum menyerahkan uang.

Sebab, gaji Rp25 juta yang dijanjikan belum tentu menjadi kenyataan. Jangan sampai niat mencari penghidupan lebih baik justru berujung kehilangan uang puluhan juta dan dipulangkan sebelum sempat bekerja.