Laporan: Noviyanto
KENDAL,HARIAN7.COM – Penetapan SG sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polres Kendal kini menjadi objek gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendal.
Permohonan tersebut diajukan YLBH Putra Nusantara Kendal selaku kuasa hukum SG pada 10 November 2026. Gugatan itu terdaftar dengan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl.
Sidang perdana yang dijadwalkan pada 16 November 2026 mengalami penjadwalan ulang sehingga pemeriksaan perkara belum berlanjut sesuai agenda semula.
Melalui permohonan tersebut, pihak pemohon meminta hakim menguji keabsahan prosedur dan dasar hukum penyidik Polres Kendal dalam menetapkan SG sebagai tersangka.
Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal, Saroji, mengatakan pengajuan praperadilan dilakukan karena pihaknya menilai terdapat aspek hukum yang perlu diperiksa lebih lanjut dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut dia, persoalan yang melatarbelakangi perkara berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan antara para pihak. Karena itu, pihaknya meminta pengadilan menguji apakah peristiwa tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan.
“Kami memandang perkara ini harus ditempatkan secara proporsional. Persoalan yang berawal dari hubungan hukum keperdataan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus ada pembuktian yang jelas mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana yang disangkakan,” ujar Saroji.
Kuasa Hukum Persoalkan Penetapan Tersangka
Salah satu keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap persoalan yang dinilai memiliki latar belakang hubungan keperdataan.
Menurut pihak pemohon, perselisihan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak tidak otomatis membuktikan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam tindak pidana.
Atas dasar itu, konstruksi peristiwa, hubungan hukum yang mendasari persoalan, serta kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan menjadi bagian yang hendak diuji melalui praperadilan.
YLBH Putra Nusantara Kendal menilai penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana.
Praperadilan Dinilai sebagai Hak Hukum
Anggota tim kuasa hukum, Irwan Dwi Setiawan, menegaskan pengajuan praperadilan bukan dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
“Penetapan tersangka bukan persoalan administratif biasa karena memiliki konsekuensi besar terhadap hak, martabat, dan nama baik seseorang. Oleh sebab itu, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada prosedur yang sah serta memenuhi ketentuan hukum acara pidana,” tegas Irwan.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan penanganan perkara. Seseorang harus tetap mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung dan tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
YLBH Putra Nusantara Kendal menyatakan akan mengawal permohonan tersebut hingga diperoleh kepastian hukum melalui proses persidangan.
Pihak pemohon berharap hakim dapat memeriksa seluruh dalil yang diajukan secara objektif, terutama terkait prosedur penyidikan dan dasar hukum penetapan SG sebagai tersangka.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil,” pungkas Saroji.
Polres Kendal Siap Hadapi Gugatan
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dody Wahyu Kurniawan menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh pihak SG.
Ia menilai pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dapat digunakan melalui mekanisme hukum.
“Tanggapan saya biasa saja. Karena memang sudah ada mekanisme yang mengatur. Saya juga tidak bisa melarang seseorang untuk mengajukan laporan atau menempuh jalur hukum. Silakan saja, nanti kita uji dalam persidangan,” ujar Dody.
Ia memastikan pihak kepolisian akan mengikuti proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau kami pasti hadir, seperti biasanya,” tegasnya.
Adapun terkait materi perkara yang menjerat SG hingga ditetapkan sebagai tersangka, Dody belum memberikan penjelasan secara terperinci.
“Kalau menanyakan materi kasusnya, nanti di Polres saja. Saya akan jelaskan di Polres,” ungkapnya.









Tinggalkan Balasan